“Kita harus memberikan kontribusi terbaik terhadap pembangunan di daerah ini. Kondisi fiskal memang kurang begitu positif, tetapi di tengah keterbatasan itu kita harus lebih kreatif,” kata Lessy.
Ambon, suaradamai.com – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Maluku menyoroti sejumlah isu strategis daerah dalam Rapat Pleno II yang digelar di Ambon, Minggu (15/3/2026).
Beberapa persoalan yang menjadi perhatian antara lain kondisi fiskal daerah yang dinilai belum menggembirakan, tingginya angka kemiskinan di Maluku, hingga perlindungan hak masyarakat dalam rencana pengembangan proyek Blok Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
Rapat pleno tersebut dipimpin Ketua DPD Partai Golkar Maluku, Umar Lessy, didampingi Sekretaris DPD Golkar Maluku Anos Jeremias, serta diikuti jajaran pengurus Partai Golkar Maluku periode 2025–2030.
Dalam kesempatan itu, Umar Lessy menegaskan komitmen Partai Golkar untuk terus memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah, meski di tengah keterbatasan kemampuan fiskal pemerintah daerah.
“Kita harus memberikan kontribusi terbaik terhadap pembangunan di daerah ini. Kondisi fiskal memang kurang begitu positif, tetapi di tengah keterbatasan itu kita harus lebih kreatif,” kata Lessy.
Ia juga mendorong pemerintah daerah agar lebih proaktif menciptakan iklim investasi yang kondusif di Maluku. Menurutnya, masuknya investasi tidak hanya bergantung pada kemudahan perizinan, tetapi juga jaminan keamanan dan kenyamanan bagi para investor.
“Kita harus mampu mendorong Pemda memberikan ruang yang kondusif bagi masuknya investasi. Banyak peluang investasi yang datang, tetapi faktor keamanan dan kenyamanan juga menjadi hal penting selain perizinan,” ujarnya.
Selain itu, rapat pleno turut menyoroti kondisi Maluku yang masih masuk dalam daftar provinsi dengan tingkat kemiskinan relatif tinggi di Indonesia. Hal ini dinilai menjadi ironi, mengingat provinsi kepulauan tersebut memiliki potensi sumber daya alam yang besar.
Menurut Golkar, kondisi tersebut harus menjadi bahan evaluasi bersama bagi seluruh pemangku kepentingan di daerah.
Perhatian khusus juga diberikan pada rencana groundbreaking proyek Blok Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang dijadwalkan berlangsung dalam waktu dekat. Pemerintah pusat diketahui telah mendorong pemerintah daerah membentuk tim terpadu guna menyelesaikan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan, termasuk pemenuhan hak-hak masyarakat terdampak.
“Penyelesaian hak masyarakat harus menjadi prioritas agar proyek strategis nasional tersebut tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” tegas Lessy.
Golkar Maluku juga menyoroti pengalaman penyelesaian hak masyarakat di Pulau Nustual. Penetapan nilai apresial tanah sebesar Rp14.000 per meter persegi dinilai memprihatinkan dan belum sepenuhnya mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat pemilik hak.
Menurut Lessy, DPD Partai Golkar Maluku bahkan telah menyampaikan ketidaksetujuan atas nilai tersebut kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
“Prinsipnya kita menyambut baik investasi yang masuk ke Maluku, tetapi hak-hak masyarakat dan kearifan lokal harus tetap dihormati,” katanya.
Dalam skema pengembangan Blok Masela, terdapat dua lokasi yang direncanakan menjadi fasilitas onshore, yakni Pulau Nustual dan Pulau Yamdena di wilayah Lermatang. Pemerintah pusat melalui Menteri Kehutanan juga telah memberikan status pelepasan kawasan hutan seluas sekitar 662 hektare guna mendukung pembangunan fasilitas tersebut.
Partai Golkar berharap kehadiran proyek Blok Masela nantinya tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi juga membuka peluang besar bagi penyerapan tenaga kerja lokal dari seluruh kabupaten dan kota di Maluku.