FGD tersebut membahas penelitian berjudul “Peran Teori Komunikasi Massa dan Transformasi Birokrasi Digital dalam Membangun Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Smart City di Kota Ambon”.
Ambon, suaradamai.com – Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian memfasilitasi Universitas Katolik (UNIKA) Soegijapranata Semarang bersama Universitas Pattimura (Unpatti) menggelar Focus Group Discussion (FGD) terkait pengembangan Ambon Smart City.
Kegiatan berlangsung di Ruang Vlissingen, Balai Kota Ambon, Kamis (20/8/2026), dan dibuka Kepala Dinas Kominfo dan Persandian Kota Ambon, Ronald H. Lekransy, yang juga menjadi salah satu keynote speaker.
Dalam paparannya mengenai Ambon Smart City, Lekransy menjelaskan sejumlah persoalan yang dihadapi Kota Ambon, mulai dari kepadatan penduduk yang tinggi, pelayanan kesehatan yang overload, tata ruang yang belum optimal, persoalan sampah dan kemacetan, hingga lemahnya integrasi layanan digital antarorganisasi perangkat daerah (OPD).
Menurutnya, berbagai persoalan tersebut menjadi tantangan yang harus dijawab melalui pengembangan Smart City.
Namun, kata Lekransy, Smart City tidak sekadar berbicara tentang pembangunan aplikasi, tetapi bagaimana teknologi dapat mendorong perubahan dalam tata kelola pemerintahan.
“Implementasinya melalui tahapan seleksi, perencanaan, implementasi, evaluasi dan transformasi, dengan prinsip Technology, Governance, Data, People, Sustainability,” ujarnya.
Lebih lanjut, Lekransy menjelaskan Program Ambon Smart City telah dimulai sejak 2017 dan hingga saat ini mencakup enam dimensi utama, yakni Smart Governance, Smart Branding, Smart Economy, Smart Living, Smart Society, serta Smart Environment.
Pada 2025, Kota Ambon masuk dalam 10 besar kota yang dievaluasi secara nasional. Berdasarkan hasil evaluasi Smart City tersebut, Kota Ambon memperoleh nilai 3,6 dari skala 4.
“Ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan pelayanan publik berbasis teknologi,” imbuhnya.
Lekransy menegaskan, Ambon Smart City diarahkan menjadi model transformasi tata kelola pemerintahan yang berbasis teknologi, data, sumber daya manusia, pelayanan publik, dan keberlanjutan.
“Enam dimensi Smart City menjadi kerangka untuk mengintegrasikan berbagai program OPD sehingga teknologi tidak berhenti pada aplikasi, tetapi menghasilkan pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, aman, terintegrasi, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” bebernya.
Transformasi Birokrasi Harus Berbasis Kebutuhan Masyarakat
Sementara itu, keynote speaker lainnya, Guru Besar Ilmu Administrasi Publik FISIP Unpatti, Prof. Jusuf Madubun, mengatakan Smart City bukan sekadar kota yang menggunakan teknologi cerdas.
Menurutnya, kota cerdas adalah kota yang mampu mengubah data menjadi pengetahuan, pengetahuan menjadi keputusan, keputusan menjadi pelayanan, dan pelayanan menjadi kepercayaan publik.
Karena itu, pembangunan Ambon Smart City tidak cukup hanya mengandalkan teknologi. Transformasi birokrasi digital juga harus dibarengi dengan penguatan kapasitas dan budaya birokrasi yang berakar pada nilai serta kearifan lokal Ambon dan Maluku.
“Birokrasi digital bukan tujuan akhir, tetapi yang dibutuhkan adalah transformasi dari birokrasi konvensional ke digital dan terintegrasi, data-driven, menuju kota cerdas yang citizen-centered,” tandasnya.
Penelitian Didanai Hibah BIMA
Di tempat yang sama, Ketua Tim Peneliti UNIKA Soegijapranata, Andreas Pandiangan, mengungkapkan penelitian tersebut didanai melalui hibah BIMA dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi RI tahun 2026.
Ia menjelaskan, penelitian tersebut bertujuan menggali dan merumuskan pengembangan teori serta strategi komunikasi massa dan transformasi birokrasi digital sebagai bagian penting dalam pengembangan Smart City di Kota Ambon.
“Penelitian ini juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan dengan menyediakan platform untuk masyarakat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan Pemkot Ambon, serta menggali dan merumuskan karakteristik birokrasi digital sebagai pendukung Smart City di Kota Ambon,” pungkas Andreas.
Editor: Ketty Remetwa