Satu dari lima program prioritas adalah upaya pemberantasan korupsi dari tingkat pusat hingga daerah.
Ambon, suaradamai.com – Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) pada tahun 2019 lalu, melalui rapat kerja telah menetapkan lima program prioritas tahun 2020. Salah satu program yakni, “bersih-bersih” di tubuh internal alias upaya memberantas korupsi di lingkungan jajaran Kementerian Agama RI dari tingkat pusat hingga daerah.
Lima program priotas yakni upaya pemberantasan korupsi, peningkatan kualitas haji dan pembinaan umroh, pembinaan pendidikan keagamaan, penguatan pendidikan keagamaan, penguatan moderasi beragama dan sertifikasi halal.
Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Maluku Djamaludin Bugis mengatakan bahwa program prioritas Kementerian Agama (RI) dihasilkan dalam rapat kerja nasional tahun 2019 di Jakarta.
“Kelima program Kemenag RI yang dilahirkan untuk membangun sinergitas. Jadi program disinergikan antara program Kementerian Agama RI, program prioritas Kementerian Agama kabupaten/kota yang merujuk pada program Kantor Kemenag Provinsi Maluku,” jelas Bugis kepada wartawan, Selasa (10/3/20).
Sinergitas yang dibangun adalah menyatukan program dari tingkat pusat sampai ke daerah. Salah satu fokus program sinergitas diantaranya, upaya pemberantasan korupsi yang dicanangkan oleh Menteri Agama RI, Fachry Rozi, menjadi agenda penting supaya menutup pintu korupsi.
“Upaya dilakukan, bagaimana kita tegakan hukum kepada pelaku dari pada perbuatan korupsi itu sendiri,” tandasnya.
Namun, Bugis mengaku, masih membutuhkan dukungan seluruh jajaran Kantor Kemenag dan pihak lain untuk memberantas korupsi di tubuh internal Kantor Kemenag RI.
Selain itu, untuk mensosialisasikan lima program prioritas, jajaran Kantor Kemenag telah membuat slogan dan sudah disebarluaskan ke beberapa kabupaten/kota.
“Setelah saya dari Kota Tual dan Maluku Tenggara untuk mensosialisasikan lima agenda program prioritas Kemenag. Saya juga pasti akan berkunjung ke kabupaten/kota lain untuk hal yang sama. Mudah-mudahan dengan adanya program prioritas ini menjadi solusi untuk bagaimana kita bisa membersihkan Kementerian Agama, dari perilaku-perilaku yang mengakibatkan kerugian negara atau yang disebut dengan pelaku korupsi,” tandasnya. (chintiasamangun/tarsissarkol)