Aliansi Aktivis Nusantara dan PP PMKRI Bahas Polemik BBM

Pemerintah mesti menyesuaikan kembali harga BBM dengan kondisi masyarakat yang masih dalam tahap pemulihan pendapatan akibat wabah pandemi Covid-19.


Jakarta, suaradamai.com – Setelah pemerintah menetapkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada Sabtu (3/9/2022), berbagai kalangan pun menyoroti kebijakan tersebut. Kenaikan ini terjadi karena pemerintah memotong subsidi BBM dan dialihkan pada bantuan langsung tunai (BLT).

Dalam rangka mendalami polemik kenaikan BBM, Aliansi Aktivis Nusantara menggelar dialog terbuka, bertempat di Gedung Pondok Rangi, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Sabtu (10/9/2022).

Sesuai rilis yang diterima Suaradamai.com, kegiatan bertajuk “mengkaji kebijakan pemerintah dalam penyesuaian harga BBM untuk subsidi tepat sasaran”, menghadirkan pemantik dialog, yaitu Presidium Gerakan Kemasyarakatan Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PP PMKRI) Periode 2022-2024 Billi Claudio dan Ketua Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Pengurus Besar Forum Maluku Utara Sumarjo Makitulung.

Billi Claudio menyampaikan, bahwa tidak menolak keputusan pemotongan subsidi BBM. Akan tetapi, ia menekankan supaya pemerintah lebih bijak dalam mengambil keputusan. Karena menurut dia, pembengkakan anggaran pendapatan belanja negara (APBN) akibat subsidi BBM dipengaruhi lemahnya pengawasan pemerintah, sehingga BBM bersubsidi malah dinikmati 70 persen oleh masyarakat kelas menengah ke atas.

Billi mengusulkan kepada pemerintah untuk lebih memperketat pengawasan penyaluran BBM subsidi, bukan dengan memangkas jumlah subsidi terhadap BBM. Ia juga mendesak pemerintah agar segera membuat regulasi terkait pengawasan penggunaan BBM subsidi agar tepat sasaran menyentuh masyarakat kelas bawah.

Selain itu, Sumarjo Makitulung berpendapat bahwa kenaikan BBM ini menimbulkan gejolak di tengah masyarakat karena secara langsung berpengaruh juga terhadap harga  kebutuhan pokok (Sembako), sementara tidak diimbangi oleh pendapatan pekerja.

Maka dari itu, Sumarjo mengatakan, pemerintah mesti menyesuaikan kembali harga BBM dengan kondisi masyarakat yang masih dalam tahap pemulihan pendapatan akibat wabah pandemi Covid-19.

“(Naiknya harga BBM) yang dibebani rakyat-rakyat juga. Masalahnya, orang-orang kaya masih pakai Pertalite, yang bersubsidi. Harusnya sistem inilah yang harus diperhatikan sama pemerintah,” tambah Ketua Umum Aliansi Aktivis Nusantara Max – Ardo Rahawarin.

Menurut Ardo, meski pemerintah berdalih akan menyalurkan bantuan kepada kelompok masyarakat terdampak, tetapi semenjak periode pertama pemerintahan Jokowi, aliran bantuan itu cenderung tak konsisten.

“Dulu kan masih ada Premium, terus dihilangkan. Akhirnya kami beli Pertalite. Harga Premium di SPBU tertentu Rp5.500 waktu itu. Itu saya nikmatin tidak sampai sebulan, cuma dua minggu,” kata Ardo.

“Tidak lama, hilang, akhirnya kami beli Pertalite harga normal juga. Saya bingung,” lanjut dia.

Penyedia jasa logistik, juga merasa keberatan atas naiknya harga BBM.

Menurutnya, kondisi antrean di SPBU yang mengular belakangan ini, menyebabkan stok BBM bersubsidi di beberapa SPBU kosong.

Editor: Labes Remetwa

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

KOMENTAR TERBARU