AMBON- Puluhan mahasiswa dan pemuda-pemudi yang tergabung dalam aliansi yang tergabung dalam gerakan aliansi Taniwel Raya Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), menggelar gerakan aksi demo menolak investor menolak tambang marmer yang nantinya akan dikelola PT. Gunung Makmur Indah (GMI).
Aksi yang berlangsung di pelataran Kantor DPRD Maluku, Senin(29/9) sekitar pukul 11.30 WIT yang disertai tarian adat cakalele, meminta DPRD bisa memperjuangkan apa yang menjadi apresiasi masyarakat Taniwel terhadap penolakan, karena dapat merusak tatanan adat.
Itu karena, Negara juga mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat, namun terkesan Gubernur Malaku tidak menghargai, malah sebaliknya menggadainya kepada pihak investor
Dalam orasi yang disampaikan koordinator lapangan (korlap) Remon Nauwe, menolak dengan keras rencana pembangunan tambang marmer di wilayah Taniwel.
” Kami tidak mau mengalami hal serupa seperti yang telah menimpa Desa Sabuai. Kami ingin wilayah kami tetap lestari seperti dititipkan para leluhur,” ujar Remon.
Karena menurut para pendemo, selain merusak lingkungan juga merusak pranata adat dan sosial di wilayah mereka.
“ Sebagai generasi milenial yang lahir di Taniwel, kami nyatakan menolak pembangunan tambang marmer disana,” ujar orasi lainnya.
Dalam tuntutannya, mereka meminta DPRD menolak operasinya tambang marmer di tiga negeri adat di Kecamatan Taniwel yang alasannya telah tercantum dalam petisi yang telah dibuat dan nantinya akan diserahkan ke DPRD.
Aksi yang keras meminta kehadiran Ketua DPRD namun lantaran tidak berada ditempat, akhirnya ditemui Wakil Ketua DPRD,
Melkias Sardekut, meskipun sebelumnya sempat ada penolakan,
Didampaingi Ketua Komisi II, Saudah Tuankotta/ Tethool, Sardekut mengatakan, meskipun sedikit tersinggung dengan hanya meminta kehadiran Ketua DPRD, namun demi kepentingan aspirasi masyarakat tetap bertahan untuk mendengar apa yang menjadi tuntutan masyarakat Taniwel.
“Sebagai orang Tanimbar dan sebagai orang-orang yang punya adat, sebetulnya sudah malu hati, katika saya ditolak, karena dulu saya juga pernah seperti adik-adik, tapi soal ini menjadi soal bersama untuk bisa menyuarakan,”ujar Sardekut.
Didepan puluhan aksi pendemo, Sardekut mengatakan, kalau apa yang menjadi tuntutan masyarakat akan tetap memperjuangkan sesuai dengan tata cara yang ada di DPRD, lewat komisi II yang nantinya akan memanggil instansi terkait termasuk PT GMI.
Itu dilakukan untuk mendengar secara jelas rencana pengoperasian tambang marmel di Kecamatan Taniwel.
“Nanti minta untuk segera Komisi II untuk segera menindaklanjuti, seluruh yang menjadi tuntutan adik-adik sekalian, tindak lanjuti dalam bentuk akan mengundang dinas-dinas terkait termasuk PT GMI untuk melakukan rapat dalam rangka kunjungan kerja Kelokasi tambang agar dapat membuktikan apa yang menjadi permintaan sesuai dengan kondisi yang ada,”ujarnya.