Ambon, suaradamai.com. –Alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2021 diharapkan dapat memenuhi semua Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Gubernur Maluku yang merata pada semua kabupaten/kota.
Disamping itu juga mendorong visi-misi dalam janji-janji politik, saat melakukan kampanye di beberapa kabupaten/kota di Maluku, sehingganya secepatnya dapat direalisasi.
“APBD ini kan kita harapkan bisa penuhi RPJMD pak Gubernur dalam janji-janji politiknya, sehingga itu harus segera direalisasikan,”harap Wakil Ketua Komisi III DPRD Maluku, Hata Hehanussa yang dihubungi via selulernya, Senin(28/12/2020).
Dikatakan, dari sisi lain APBD Maluku di tahun anggaran 2021 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga lewat APBD 2021 diharapkan dapat dilaksanakan pada sejumlah kegiatan skala prioritas, terlebih khusus pada sejumlah kegiatan konektivitas, pada sejumlah pulau-pulau maupun daerah yang dianggap masih terisolasi.
Juga termasuk dengan berbagai persoalan kesehatan dan berbagai kekuaran yang terkait dengan masalah stanting, sehingga ini juga yang harus menjadi perhatian, tanpa menyampaingan persoalan penanganan covid-19.
“Kalau penanganan Covid ini sudah terstruktur, baik sistim maupun anggaran, sehingga saya berpikir jangan sampai, fokusnya cuma hanya di masalah Covid lalu abaikan berbagai kegiatan infrastruktur dan kegiatan prioritas lain yang menyangkut dengan hajat hidup masyarakat meskin yang ada pada daerah terpencil tidak terpenuhi,”ujarnya.
Meskipun diakuinya dalam pembahasan anggaran dirinya bersama rekan DPRD lainnya sangat intens dalam melihat setiap pagu anggaran dalam penempatannya, harus betul-betul dapat berimbang pada 11 kabupaten/kota di Maluku.
“Yang kita butuhkan dalam APBD 2021 harus ada perimbangan, sehingga jangan hanya terfokus pada Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) dan Kota Ambon dan tidak ada lagi tembang pilih antara anggaran yang satu dengan yang lainnya, seperti Maluku Barat Daya (MBD), Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) dan Seram Bagian Barat (SBB) termasuk Seram Bagian Timur (SBT), sehingga beban mereka jangan hanya diberikan ke kabupaten saja tapi menimalnya itu, ada proyek strategi yang membuka akses masyarakat juga harus menjadi perhatian dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku,”bebernya.
