“Adik-adik sekalian tidak perlu ragu, saya sampaikan kepada adik-adik sekalian untuk bersabar. Biarkan pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Kepulauan Aru menyelesaikan permasalahan tersebut,” ujar Kapolres Aru AKBP Albert Perwira Sihite.
Dobo, suaradamai.com – Kapolres Kepulauan Aru, AKBP Albert Perwira Sihite turun langsung bersama puluhan personel melakukan pengamanan terhadap seruan aksi sekelompok mahasiswa dan warga yang mengatasnamakan Aliansi Masa Depan Jargaria (ASA-Jar) di depan Kantor Bupati dan Gedung DPRD Kepulauan Aru, Selasa (9/9/25).
ASA-Jar meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk segera melunasi hutang beasiswa yang berdampak pada penyelesaian studi mahasiswa Aru di sejumlah perguruan tinggi.
Mereka datang dengan seruan “Kami bukan anak tiri di Tanah Aru”.
“Hari ini katong datang di sini dengan tujuan adalah mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas masalah-masalah beasiswa di Aru sini,” teriak salah satu perwakilan massa.
Setelah berbagai pernyataan disampaikan oleh Wakil Bupati Muhammad Djumpa, Wakil Ketua DPRD Albert Udin Belsigaway, dan Ketua DPRD Fenny Silvana Loy, Kapolres Albert juga turut bersuara dengan nada menenangkan aksi massa.
Albert mengucapkan terimakasih kepada ASA-Jar karena telah menyampaikan aspirasi dengan tertib.
Ia mengatakan, sebagai aparat penegak hukum, pihaknya akan menindaklanjuti persoalan beasiswa tersebut dan melakukan penyelidikan.
“Saya sudah memerintahkan Penyidik Sat Reskrim untuk memproses seluruh laporan yang sudah dilaporkan,” ucap Albert.
Ia kembali menenangkan massa dan meminta bersabar, lalu menyerahkan persoalan tersebut untuk diselesaikan pemerintah daerah dan DPRD.
“Adik-adik sekalian tidak perlu ragu, saya sampaikan kepada adik-adik sekalian untuk bersabar. Biarkan pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Kepulauan Aru menyelesaikan permasalahan tersebut,” pungkasnya.
Pernyataan Albert senada dengan Wakil Bupati Muhammad Djumpa yang terus meyakinkan bahwa pemerintah daerah tidak mungkin meninggalkan putra-putri terbaik Aru untuk berjuang sendiri.
Sehingga kata Djumpa, ada sejumlah mekanisme yang harus dihadapi pemerintah daerah untuk mengatasi persoalan beasiswa tersebut.
Ia mengatakan emerintah daerah tidak tinggal diam, sebab sudah dibentuk tim sendiri untuk menyelesaikan persoalan ini. Sehingga ia meminta untuk bersabar menanti semua proses berjalan.
Sementara itu Wakil Ketua DPRD, Udin Belsigaway mengatakan, DPRD dan pemerintah daerah akan bertanggung jawab dengan apa yang dituntut.
Ia mengajak semua pihak bersabar atas proses penyelesaian persoalan beasiswa tersebut.
“Mari katong (kita) bersabar, karena ini katong DPRD bersama Pemda lagi berpikir dan berusaha menyelesaikan persoalan ini,” pinta Udin.
Catatan redaksi:
Demonstrasi merupakan hak setiap warga negara di negara demokrasi. Namun alangkah eloknya jika dilakukan dengan damai dan tertib, tanpa merusak fasilitas umum, apalagi menjarah.
Klik DI SINI untuk ikuti VIDEO BERITA dari Kabupaten Kepulauan Aru.
