“Kita sadari, bahwa inflasi yang tinggi tersebut terjadi bukan hanya di Maluku, tapi hampir di daerah lainnya di seluruh tanah air. Kita masih punya empat bulan untuk memperbaiki kinerja pengendalian inflasi, dengan cara tiap OPD minimal mempunyai satu inovasi yang berkaitan dalam usaha pengendalian inflasi,” jelas Gubernur.
Ambon, suaradamai.com – Gubernur Maluku Murad Ismail, bersama sejumlah pimpinan OPD terkait, BUMD dan perbankan melakukan pertemuan di kediamannya, Kamis, (18/7/2022).
Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden RI Joko Widodo dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Tahun 2022, yang dihadiri Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) yang juga selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto beserta sejumlah jajarannya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
Dalam pertemuan itu, Gubernur menjelaskan, bila pertumbuhan ekonomi di kuartal dua naik 4,94 persen, yang sebelumnya 3,69 persen pada kuartal satu. Namun hal ini tidak didukung dengan capaian inflasi pada triwulan dua, yang tercatat 5,80 persen lebih tinggi dari sasaran inflasi yaitu 3,0±1 persen.
“Kita sadari, bahwa inflasi yang tinggi tersebut terjadi bukan hanya di Maluku, tapi hampir di daerah lainnya di seluruh tanah air. Kita masih punya empat bulan untuk memperbaiki kinerja pengendalian inflasi, dengan cara tiap OPD minimal mempunyai satu inovasi yang berkaitan dalam usaha pengendalian inflasi,” jelas Gubernur.
Pemda Provinsi Maluku, jelas Gubernur, telah mempunyai Road Map pengendalian inflasi provinsi Maluku. Olehnya itu, masing-masing OPD segera melaksanakan strategi pengendalian inflasi yang berpedoman pada Road Map tersebut.
Selain melaksanakan strategi pengendalian inflasi, sebutnya, strategi 4K juga perlu dilakukan. Strategi tersebut, yakni menjaga dan memastikan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi dan komunikasi yang efektif sesuai Road Map pengendalian inflasi provinsi Maluku, yang telah ditetapkan.
“Untuk itu, maksimalkan kerja sama antar BUMD dan BUMN yang ada di daerah, guna memenuhi kebutuhan pokok masyarakat di daerah,” tandas Gubernur.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Bakti Artanta, Penjabat Sekda Maluku Sadali Ie, Asisten Perekonomian dan Pembangunan dr. Meikyal Pontoh, Ketua TGPP Hadi Basalama dan sejumlah pimpinan OPD.
Baca juga: