Komisi I DPRD Malra Ungkap Kekosongan Pengaturan Rekomendasi bagi Calon Kepala Ohoi

Perlu diketahui, Perda no. 4 tahun 2009, tidak mengatur tentang pencalonan kepala ohoi soa.


Langgur, suaradamai.com – Polemik rekomendasi calon kepala ohoi yang menuai gelar rapat dengar pendapat Komisi I DPRD Kabupaten Maluku Tenggara dengan Dewan Adat Kepulauan Kei pada Kamis (19/3/2020) lalu, mengungkap adanya kekosongan pengaturan rekomendasi bagi calon kepala ohoi soa dari kepala ohoi orangkai yang belum definitif.

Sesuai ketentuan yang tercantum dalam Perda no. 4 tahun 2009, sebagaimana dijelaskan oleh Kabag Hukum Setda Malra Debi Bunga saat rapat tersebut, bahwa Rat berhak memberikan rekomendasi kepada calon kepala ohoi orangkai di wilayah hukumnya. Namun Perda tersebut tidak mengatur tentang pencalonan kepala ohoi soa.

Oleh karena itu, Pemkab Malra menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) no. 11 tahun 2013 yang mengatur tentang pencalonan kepala ohoi soa.

Dalam hal kepala pencalonan kepala ohoi soa yang kepala ohoi orangkainya belum definitif, Debi menjelaskan bahwa hal tersebut belum diatur dalam Perbup. Maka secara otomatis, kata dia, dikembalikan pada Perda no. 4 tahun 2009.

Perlu diketahui, Perda no. 4 tahun 2009, tidak mengatur tentang pencalonan kepala ohoi soa.

Kabag Hukum Setda Malra Debi Bunga menjelaskan terkait Perda no. 4 tahun 2009 dan Perbup no. 11 tahun 2013 saat rapat dengar pendapat antara Komisi I DPRD Kabupaten Maluku Tenggara dengan Dewan Adat Kepulauan Kei pada Kamis (19/3/2020). Foto/Robert Remetwa

Kondisi ini terjadi pada banyak ohoi termasuk Ohoi Ngurwalek di Kecamatan Kei Besar Utara Barat – di bawah kekuasaan adat Ratschaap Ub Ohoi Faak. Kondisi ini diperparah lagi karena Ratschap ini belum ada Rat definitif sejak puluhan tahun terkahir.

Dalam proses pencalonan kepala Ohoi Ngurwalek, ada dua rekomendasi yang diberikan oleh dua Rat, yaitu Rat Ihi Bes Nerong dan Rat Tubav Yamlim Fer. Rat Nerong berpendapat bahwa Ngurwalek merupakan wilayah pemekaran Ratschaap Lo Ohoitel yang dipimpinnya sehingga ia layak memberikan rekomendasi. Rat Tubav Yamlim juga berpendapat serupa, wilayah Ratschaap Ub Ohoifaak berada di bawah kekuasaan Lor Lim sehingga rekomendasi dapat diberikan oleh Un Lor, yaitu dirinya.

Perdebatan dalam forum berjalan alot. Anggota Komisi I DPRD Malra Awaludin Rado menuntut agar usai pertemuan ada kesepakatan yang jelas terkait jalur rekomendasi, khusus Ohoi Ngurwalek yang mendapat dua rekomendasi dari dua Rat berbeda.

Kembali Ketua Komisi I DPRD Malra Antonius Renyaan meminta ketegasan dari Kabag Hukum Setda Malra Debi Bunga.

Debi menjelaskan bahwa sesuai dengan Perbup no. 11 tahun 2013, rekomendasi harus diberikan oleh orangkai.

Di akhir rapat Komisi I tersebut, merekomendasikan salah satu poin yaitu kekosongan pengaturan tentang pencalonan kepala ohoi soa segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah, sehingga pencalonan kepala ohoi tidak lagi menuai konflik seperti yang terjadi di Ngurwalek, Kecamatan Kei Besar Utara Barat.

Reporter: Robert Remetwa/ Penulis: Labes Remetwa/ Editor: Labes Remetwa

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

KOMENTAR TERBARU

error: Konten dilindungi !!
× Ada yang bisa dibantu?