Tak Melulu Jadi ASN, Bupati Aru Ajak Warga Sambut Investasi untuk Lapangan Kerja Baru

‎‎Dobo, suaradamai.com – Pernyataan kontroversial Bupati Kepulauan Aru, Timotius Kaidel, mengenai “Aru 20 tahun ke depan close kuota CPNS” yang sempat viral dan memicu perdebatan publik akhirnya diluruskan oleh pihak pemerintah daerah.


‎‎Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Sekretariat Daerah (Setda) Kepulauan Aru, Johan Karams menjelaskan, di balik kehebohan potongan video yang tidak utuh tersebut, tersimpan sebuah pesan krusial yang jauh lebih mendalam.

‎‎Ia mengatakan, pernyataan bupati mengingatkan masyarakat Aru agar tidak lagi bertumpu sepenuhnya pada sektor birokrasi (ASN/PPPK) sebagai satu-satunya tumpuan lapangan pekerjaan.

‎‎Sebab katanya, ketergantungan yang terlalu tinggi pada birokrasi bukan tanpa alasan.

‎‎Beban pembiayaan gaji dan tunjangan aparatur saat ini telah menyedot porsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara signifikan, sehingga mempersempit ruang fiskal untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik lainnya.

‎‎”Bupati mengajak semua pihak untuk merumuskan langkah strategis dan menciptakan peluang kerja alternatif, sehingga warisan kelebihan aparatur di Kepulauan Aru dapat diurai dan dicarikan solusinya secara bertahap,” terang Karams.

‎‎Oleh karena itu, tantangan kelebihan aparatur (overstaffing) ini harus diurai secara bertahap melalui langkah-langkah strategis yang solutif dan berkelanjutan. 

‎‎Lanjut Karams, sebagai langkah konkret menciptakan lapangan kerja di luar sektor pemerintahan, Pemda terus berupaya membuka ruang dan mengelola komunikasi terkait potensi investasi di Kepulauan Aru.

‎‎”Untuk mewujudkannya, dukungan penuh serta kondisi yang kondusif dari masyarakat sangat diharapkan agar iklim investasi dapat tumbuh, menyerap tenaga kerja lokal secara maksimal, dan berbasis pada kearifan lokal yang berkelanjutan,” ajaknya kepada masyarakat.

‎‎Sehingga ditegaskan Karams, pernyataan bupati bersifat retoris untuk menggugah kesadaran bersama dan sama sekali tidak menutup atau membatasi peluang kuota CPNS di masa mendatang.

‎‎”Apabila pemerintah pusat sesuai kewenangannya memberikan alokasi formasi CPNS bagi Kabupaten Kepulauan Aru di tahun-tahun berikutnya terutama untuk tenaga pelayanan dasar di bidang kesehatan dan pendidikan. Pemerintah Daerah tentu akan menyambut dan menindaklanjutinya demi pemenuhan kebutuhan pelayanan masyarakat,” pungkas Karams.

PENULIS/PEWARTA: HENRIK TOATUBUN


‎Klik DI SINI untuk ikuti VIDEO BERITA dari Kabupaten Kepulauan Aru


‎

Bagikan:

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Populer

Artikel terkait

Gubernur Maluku Buka Peluang Maluku Jadi Pusat Ekosistem Keselamatan Pelayaran Timur Indonesia

Jakarta, suaradamai.com – Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Sadali Ie,...

Thaher Hanubun Sampaikan Persiapan Pelantikan DPD IARMI Maluku, Dapat Dukungan Penuh Gubernur

AMBON, suaradamai.com – Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa Indonesia (IARMI) Provinsi Maluku...

Gubernur Hendrik Lewerissa Serahkan Kunci Rumah Layak Huni, Program Mangurebe Bikin Bae Rumah Hadirkan Harapan Baru bagi Masyarakat

AMBON, suaradamai.com – Komitmen Pemerintah Provinsi Maluku dalam meningkatkan...

Vanath Dorong Penyederhanaan Prosedur dan Penguatan Kualitas Pembentukan Perda di Daerah

Jakarta, suaradamai.com — Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath, mendorong...