Komisi I DPRD Maluku Dukung Langkah KPID Soal Penghentikan 45 TV Kabel Tak Berijin

”Jadi langkah KPID sesuai dengan kewenangan sehingga diharapkan untuk 45 TV kabel tak berijin agar segera mengurus perijinan ”pintanya


Ambon, suaradamai.com – Komisi I DPRD Maluku, mengapresiasi kinerja Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Maluku yang berani mengambil langkah penghentikan 45 TV kabel tak berijin di Kota Ambon.

Selain itu, Komisi I kembali mendesak KPID untuk menyoroti Ijin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) terhadap penyiaran dua TV Swasta lokal di Kota Ambon yakni, Mulucas TV dan Carang TV. Termasuk chanel TV milik Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Provinsi Maluku, atas kewajibannya kepada PT Thunggal Manise Vision.

“Langkah yang diambil KPID sudah melalui diskusi dengan kami, terhadap penertiban TV Swasta dan Nasional yang selama ini melakukan penyiaran di Maluku dan ambil frekuensi masyarakat Maluku tapi ternyata ada yang tidak memenuhi syarat sebagai kepemilikan,”tegas Ketua Komisi I DPRD Maluku, Amir Rumra kepada media ini, Selasa (14/9/21).

Terhadap langkah KPID kata, Rumra, kalau itu sudah sesuai dengan tugas dan kewenangan KPID . Karena itu, bagi semua TV kabel yang dihentikan penyiarannya agar segera mengurus perijinan agar bisa berkontribusi .

”Jadi langkah KPID sesuai dengan kewenangan sehingga diharapkan untuk 45 TV kabel tak berijin agar segera mengurus perijinan ”pintanya

Dirinya menegaskan, agar langkah tegas KPID Maluku berlaku untuk semua penyiaran baik milik swasta maupun pemerintah agar pemakaian frekwensi punya dampak yang baik dan berguna bagi rakyat Maluku.

Seperti diketahui, sesuai monitoring Evaluasi (Monev) terhadap Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB) Jasa Penyiaran Televisi melalui Kabel di 11 Kabupaten/kota di Provinsi Maluku maka terdapat 47 usaha televisi kabel di Kota Ambon.

Ironisnya, hanya 2 usaha televisi kabel yang memiliki Ijin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) yakni PT. Thunggal Manise dan PT. Amboina Multimedia.

”Kami menemukan ada 47 usaha televisi kabel di Kota Ambon . Sayangnya hanya 2 usaha televisi kabel yang memiliki ijin penyelenggaraan penyiaran sementara 45 usaha televisi Kabel tidak memiliki IPP.

Karena ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran pasal 33 ayat 1 berbunyi , sebelum menyelenggarakan kegiatan lembaga penyiaran wajib memperoleh Ijin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP).

Sementara informasi yang berhasil dihimpun dari KPID Maluku menjelaskan, untuk Kota Ambon hanya ada dua TV lokal, yakni, Moluca TV dan Carang TV.

Khusus carang TV, IPPnya masih aktif sehingga masih tetap on atau bersiar sampai sekarang. Sedangkan IPP dari Moluca TV sudah mati terhitung Februari 2021, sehingga siarannya dihentikan sementara.

SedangkanTV channel milik Dinas Kominfo Channel, untuk sementara juga dihentikan tayangannya sebab belum membayar kewajibannya kepada  PT. Thunggal Manise Vision.

Kadis Kominfo Maluku, Samuel Huwae yang dihubungi via selulernya mengakui, kalau channel TVnya untuk sementara dihentikan karena kurang lebih sembilan bulan belum membayar kewajibannya ke PT. Thunggal Manise Vision.

“Ia betul. TV channel Kominfo sementara terhenti, karena belum membayar selama sembilan bulan kepihak perusahaan,”akui Huwae.

Editor: Petter Letsoin

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

KOMENTAR TERBARU