Keterlibatan berbagai unsur adat dari berbagai lembaga dan transparansi rencana program dan kegiatan dalam Musrenbang Otsus, menjadi alasan Kabupaten Teluk Bintuni merupakan role model untuk Papua Barat.
Bintuni, suaradamai.com – Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Otonomi Khusus (Musrenbang Otsus) Tahun 2027 di Kabupaten Teluk Bintuni menghadirkan terobosan baru melalui integrasi sistem perencanaan dan pelibatan luas unsur adat.
Inovasi ini dinilai layak menjadi percontohan bagi daerah lain di Papua Barat.
Kegiatan tersebut mengusung tiga pendekatan utama, yakni interoperabilitas (keterpaduan) tiga sistem perencanaan, keterlibatan multipihak, serta transparansi dalam penyusunan program dan kegiatan.
Kepala Bappelitbangda Teluk Bintuni, Rifaldhi Kwando, menjelaskan bahwa Musrenbang kali ini memanfaatkan keterpaduan tiga sistem sesuai kebijakan nasional, yaitu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dari Kemendagri, Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) dari Kementerian Keuangan, serta Sistem Informasi Percepatan Pembangunan Papua (SIPPP) dari Bappenas.
“Kami melihat sistem yang sekarang bisa menjaga usulan masyarakat bisa dikawal sampai tahap penyusunan RKA dan DPA. Memang Musrenbang kali ini agak sedikit berbeda karena sistem ini membantu kami untuk menjaga usulan-usulan ini tetap sampai pada tujuan,” jelas Rifaldhi.
Pelaksanaan Musrenbang dilakukan secara berjenjang, dimulai dari tingkat kampung, distrik, hingga kabupaten yang digelar pada 23–24 April 2026. Proses ini memastikan setiap usulan masyarakat dapat dihimpun secara sistematis sebelum masuk tahap perencanaan akhir.
Pada tingkat kabupaten, pemerintah daerah melibatkan berbagai unsur, termasuk Majelis Rakyat Papua, DPRP Otsus, DPRK Otsus, kepala suku, Lembaga Masyarakat Adat (LMA), Dewan Adat Papua (DAP), hingga organisasi pemuda.
Keterlibatan ini bertujuan memastikan aspirasi masyarakat, khususnya Orang Asli Papua (OAP), terakomodasi secara langsung dalam sistem perencanaan.
Ketua Majelis Rakyat Papua Papua Barat, Judson F. Waprak, menilai pendekatan tersebut sebagai langkah maju dalam proses perencanaan pembangunan berbasis partisipasi.
“Kalau Musrenbang kali ini di Teluk Bintuni bagi saya merupakan role model. Saya berharap di enam kabupaten lain bisa seperti ini. Supaya menghadirkan semua pihak,” ujarnya.
Senada dengan itu, Wakil Ketua Fraksi Otsus Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat, Agustinus Orosomna, mengapresiasi keterlibatan lembaga adat dan perwakilan Otsus dalam forum tersebut.
Menurutnya, pelibatan berbagai pihak menjadi kunci agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Ini juga menjadi suatu contoh untuk tujuh kabupaten di Papua Barat, bahwa setiap Musrenbang Otsus, yang bisa dihadirkan itu mulai dari DPR Otsus, MRP, kepala suku, ketua LMA, ketua DAP, supaya mereka juga berbicara tentang hak-hak Orang Asli Papua itu,” kata Agus.
Meski demikian, implementasi hasil Musrenbang masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan anggaran Otsus serta kesiapan sumber daya manusia dalam mengelola sistem yang terintegrasi.
Oleh karena itu, diperlukan komitmen berkelanjutan dari seluruh pemangku kepentingan agar perencanaan yang telah disusun dapat direalisasikan secara optimal.
“Kami tahu dana ini terbatas tetapi bagaimana manfaatkan uang sedikit ini sebaik mungkin. Kalau bisa dengan program prioritas. Contoh Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif. Kalau Papua Sehat, bagaimana orang asli Papua itu bisa sehat, bisa kuat, bisa bekerja,” ujar Agus.
Musrenbang Otsus Teluk Bintuni diharapkan tidak hanya menjadi forum formal tahunan, tetapi mampu menghasilkan program prioritas yang tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat, khususnya Orang Asli Papua di wilayah Papua Barat.
Editor: Labes Remetwa
Klik DI SINI untuk ikuti VIDEO BERITA dari Kabupaten Teluk Bintuni
