Menurut Barends, persoalan yang menyebabkan kabupaten tidak menerima DID bukan karena sistim, tapi karena status keuangan dan aset daerah yang bermasalah dalam pelapora yang diaudit BPK.
Ambon, suaradamai.com – Akibat terganjal opini wajar tanpa pengecualian (WTP), empat dari 11 Kabupaten/kota di Maluku tidak menerima dana insentif daerah ( DID) dari pemerintah pusat.
Anggota DPR RI, Mercy Chriesty Barends menyampaikan, empat kabupaten tersebut antara lain, Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), Kabupaten Buru, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), dan Kabupaten Kepulauan Aru.
Lebih lanjut ia mengatakan, selain WTP dari sisi pelaporan keuangan dan aset daerah. Hal itu sebagai faktor yang dinilai pemerintah dalam memberikan DID.
“Senang daerah perbatasan atau 3T mendapat DID. Jadi kuncinya harus memperbaiki status keuangan dan aset daerah,” ungkap Barens, usai mengikuti rakor bersama DPRD dan Provinsi Maluku.
Menurut Barends, persoalan yang menyebabkan kabupaten tidak menerima DID bukan karena sistim, tapi karena status keuangan dan aset daerah yang bermasalah dalam pelapora yang diaudit BPK .
Padahal jika status daerah disebut WTP, wajib hukumnya Menteri Keuangan (Menkeu) untuk wajib memberikan kepada daerah.
“Pertama status keuangan yang diaudit badan pemeriksaan keuangan (BPK) harus WTP, itu syarat utamanya, sehingga jika syarat itu dipenuhi, maka wajib hukumnya pemerintah memberikan DID sebagai bonus yang sudah diatur ,” ungkap dia.
Meskipun sebagai salah satu anggota di badan anggaran (Banggar), dirinya tidak punya kewenangan untuk mempertahankan atau memaksakan satu daerah diberi DID, sejauh belum memiliki status WTP, karena jika dilaksanakan maka akan dikenakan pinalti dari banggar.
“Jadi hampir semua kabupaten yang tidak menerima DID statusnya bukan WTP. Ini sangat miris karena syarat utamanya WTP, Beta coba paksakan, kena kartu kuning,” Ujar dia.
Kepada reporter suaradamai.com Barens menjelaskan, pada tahun anggaran 2021 ini, maluku hanya menerima kurang lebih Rp 9 miliar.
“Selaku anggota BANGGAR di DPR RI, saya minta pemda maluku lewat bapeda dan badan aset keuangan provinsi untuk bisa melakukan pembinaan, karena usulan ini masuk lewat musrembang,” Punggkas dia.
Editor : Petter Letsoin
Baca juga: