Rabu, Oktober 28, 2020

Tolak UU Omnibus Law, Mahasiswa Cipayung Lempari Anggota DPRD dengan Botol Aqua

Ada beberapa mahasiswa yang terluka dan diamankan sementara lantaran dianggap sebagai pemicu amarah mahasiswa lainnya.


Ambon, suaradamai.com – Sebagai bentuk penolakan terhadap UU Omnibus Law Cipta Kerja yang disahkan DPR RI, ratusan mahasiswa dari berbagai Universitas di Kota Ambon yang tergabung dalam kelompok Cipayung melempari anggota DPRD Maluku dengam botol bekas minuman.

Dalam gerakan aksi demo yang berlangsung di pelataran Kantor DPRD Muluku, Kamis (8/10/2020) sebagai bentuk perlawanan mahasiswa cipayung di seluruh Indonesia terhadap disahkan UU  Omnibus Law Cipta Kerja.

Pantauan media ini di lokasi, bukan hanya orasi, sempat juga terjadi aksi dorong-mendorong antara pendemo dengan aparat kepolisian yang berlanjut dengan kejar-mengejar lantaran salah satu anggota yang terlempar batu hingga menyebabkan bagian kepala mengeluarkan darah.

Bukan hanya aparat, Ketua DPRD Lucky Wattimury yang didampingi Wakil Ketua I Melkias Sardekut dan Wakil Ketua III Asis Sangkala dan sejumlah anggota DPRD lainnya yang tengah menyaksikan kelamnya aksi berlangsung juga dilempari dengan bekas botol minuman.

Anggota DPRD, Fauzan Alkatiri yang sempat menangkap lemparan botol Agua sempat emosi dan hampir melempar kembali botol tersebut namun amarahnya redah setelah mendapat arahan dari salah satu anggota DPRD lainnya.

Kelompok mahasiswa yang melakukan aksi terdiri dari aliansi mahasiswa, HMI Cabang Ambon, GMNI, IMM, GMKI, PMII dan beberapa kelompok mahasiswa lainnya.

Demo nyaris ricuh setelah ada beberapa mahasiswa yang terluka dan diamankan sementara lantaran dianggap sebagai pemicu amarah mahasiswa lainnya.

Dari berbagai info yang diterima, aksi demo penolakan UU Cipta Kerja atau Omnibus Law bukan hanya dilakukan mahasiswa tapi juga dari masa buruh.

Bahkan demo yang secara serentak dilaksanakan di sejumlah provinsi di Indonesia, khususnya di Maluku dipusatkan di Kantor DPRD dan di atas Jembatan Merah Putih (JMP) yang menutupi seluruh ruas jalan di jembatan hingga membuat kemacetan yang cukup panjang.

Inti dari orasi yang disampaikan masing-masing aliansi mahasiswa menyampaikan beberapa poin yang menjadi dasar penolakan omnibus law, antara lain pasal tentang PHK, upah, perjanjian kerja waktu tertentu (PWKT), dan tenaga kerja asing. Hingga akhirnya meminta  presiden mengeluarkan perpu sampai judicial review.

“Karena bagi kita sebuah legislasi itu diciptakan oleh DPR, sehingga kami dari mahasiswa meminta DPRD Maluku menyuarakan mahasiswa agar membatalkan UU Omnibus Law dan meminta Presiden RI mengeluarkan Perpu,” ungkap salah satu mahasiswa dalam orasinya.

Ditemui Ketua DPRD dan sejumlah anggota dewan lainnya, masing-masing Ketua aliansi mahasiswa menyerahkan pernyataan sikap dan butiran tuntutan untuk nantinya disampaikan ke pemerintah pusat.

Dimana dalam pernyataan sikap mahasiswa menilai, draft final RUU Cipta Kerja yang telah menjadi UU Cipta Kerja terindikasi cacat hukum, formal dan materil. Karena bertantangan UUD 1945 dan TAP MPR XVI/MPR/1998 tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi.

Selain itu UU Cipta kerja dinilai tidak berpihak dan tidak melindungi para pekerja buruh Indonesia dan tidak menjamin terciptanya lapangan kerja lagi bagi rakyat Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut, mahasiswa menolak UU Cipta kerja dan mendesak untuk dibatalkan UU tersebut, selanjutnya mendesak Presiden mengeluarkan Perpu tentang pembatalan pengesahan UU Cipta kerja.

Ketua DPRD Maluku Lucky Wattimury bersama Kapolda Maluku Baharuddin Djafar saat di wawancari awak media, Kamis (8/10/2020).
Ketua DPRD Maluku Lucky Wattimury bersama Kapolda Maluku Baharuddin Djafar saat di wawancari awak media, Kamis (8/10/2020).

Usai pertemuan singkat dengan perwakilan kelompok mahasiswa, Ketua DPRD kepada awak media mengatakan, akan menurunkan apa yang menjadi tuntutan pendemo ke DPR RI karena menyangkut dengan pembuatan UU, sesuai dengan kewenangan di DPRD sebab bagian dari aspirasi masyarakat.

“Seperti yang sudah dikatakan pak Kapolda tadi, saya juga menyampaikan terima kasih kepada adik-adik ini, karena mereka sudah bertindak dengan baik, walaupun ada kegaduhan sedikit tapi bagi kami masih dalam batas-batas yang wajar,” ujar Wattimury.

Hal tersebut, kata Wattimury, mahasiswa buktikan dengan masing-masing pimpinan OKP dalam kolompok Cipayung, untuk menyampaikan apa yang menjadi aspirasi masyarakat.

Wattimury juga mengakui kalau ada rekan-rekan mahasiswa yang sempat ditahan, kini semuanya sudah dilepas sesuai arahan dari Kapolda. Bahkan jika ada yang terluka Kapolda pun meminta untuk bisa mendapat perawatan medis di Rumah Sakit.

“Saya juga menyampaikan terima kasih buat pak Kapolda dan jajarannya, karena hari ini di DPRD Maluku telah terjadi aksi demo namun pengamanan dan penjagaanya sangat baik. Kami juga bagaimana ibu-ibu Polwan yang berada di bagian depan melayani pendemo dan juga pak Kapolres yang gigih tetap menjaga kondisi di lapangan,” ucapnya.

Editor: Labes Remetwa

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

ARTIKEL TERPOPULER

Pemkot Tual Pulangkan 254 Pelaku Karantina: Terbanyak Mahasiswa

Wali Kota memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menasihati pelaku karantina yang sebagian besar adalah pelajar mahasiswa.

Jalan Trans Pulau Kei Besar Resmi Jadi Proyek Prioritas Nasional

Selamat untuk seluruh masyarakat Maluku Tenggara. Kita tatap Maluku Tenggara yang lebih baik. Langgur/Jakarta, suaradamai.com – Kabar baik bagi...

Tharob: Varietas Bawang Merah Tajuk Lebih Baik dan Cocok di Kei

Bawang merah varietas tajuk yang diproduksi di Kei memiliki ciri yang sama seperti di Nganjuk, Jawa Timur. Langgur, suaradamai.com...

Kerajinan Tangan Warga Ohoiren Perlu Inovasi

Kerajinan tangan lokal mulai mengalami kemunduran karena tidak ada inovasi. Langgur, suaradamai.com – Industri kreatif seperti kerajinan tangan...

KOMENTAR TERBARU