Tutup Buka Masa Sidang, DPRD Maluku Gelar Paripurna

Ambon, Suaradamai.com – DPRD Provinsi Maluku  melakukan rapat paripurna penutupan masa sidang III Tahun 2022 dan pembukaan masa sidang I tahun 2022/2023.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku Azis Sangkala usai rapat mengatakan, kita hari ini paripurna tutup buka masa sidang dan masa sidang I tahun 2022/2023, ini tantangan terbesar kita adalah menyelesaikan APBD baik itu perubahan anggaran dan juga APBD induk.

“Tentu ini sangat berdampak pada kepentingan luas masyarakat, karena disanalah belanja pemerintah daerah untuk mengatasi inflasi untuk pembangunan untuk mengatasi masalah-masalah dampak sosial dari kenaikan BBM dan sebagainya,”ungkap Sangkala kepada awak media di Baileo Rakyat-Karpan, Kamis (22/9/2022).

Dirinya mengatakan, namun kita tadi ada atensi juga dari seluruh anggota terkait kelangkaan BBM. Harga sudah naik, tapi langka, kami sudah minta ke komisi terkait, mungkin ada usulan dari beberapa teman ada kunjungan komisi untuk bisa menyelesaikan atau memperbincangkan ini di DPRD.

“Ini juga ada perhatian dari internal dewan terhadap persoalan-persoalan tadi, agar agenda reses kita bisa difasilitasi di rapat paripurna agar ada usulan kolektif ke pemerintah daerah. Karena faktanya banyak usulan ke anggota dewan selama mereka kembali ke dapil masing-masing,”ujarnya.

Sangkala juga menjelaskan, BBM ini memang kerja komisi selama ini sudah jalan, Komisi II bahkan kita sudah sempat jelaskan ke jakarta kelangkaan mitan. Namun dinamika kan terus berkembang, kebutuhan masyarakat kan terus berkembang, besar dan kenaikan bbm ternyata bukan solusi juga, kita tidak melihat kenyataan bbm naik lalu tersedia dengan memadai.

“Sehingga kita minta komisi untuk rapat lagi untuk membicarakan masalahnya apa, kelangkaannya dimana, dan kita minta solusi seperti apa dengan pertamina. Namun juga ada pemikiran ada juga yang main, mangkanya harus ada gabungan dengan kepolisian juga atau diperindag saat rapat gabungan komisi,”tuturnya.

Ketika disinggung spengawasan BLT, Azis menandaskan, kita minta Komisi IV yang bemitra dengan dinsos untuk segera rapat mengevaluasi penyaluran BLT dan juga dampak-dampak sosial yang ditimbulkan dari BBM ini.


Baca juga:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

KOMENTAR TERBARU

error: Konten dilindungi!