“Apabila kebijakan pemerintah bertentangan dan tidak mengakomodir kepentingan rakyat, kita akan bersama-sama dengan masyarakat,” ungkapnya, Kamis (13/11/2025).
Ambon, suaradamai.com – Ketua DPD PDI Perjuangan (PDIP) Maluku masa bakti 2025–2030, Benhur George Watubun memastikan keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat kecil.
Hal tersebut dikatakan Benhur menyikapi dominasi perolehan kursi di DPRD Provinsi Maluku, yang menempatkan fraksi PDIP sebagai penentu keputusan dan arah kebijakan signifikan.
“Apabila kebijakan pemerintah bertentangan dan tidak mengakomodir kepentingan rakyat, kita akan bersama-sama dengan masyarakat,” ungkapnya, Kamis (13/11/2025).
Menurutnya, saat ini PDIP mempunyai 8 kursi di DPRD Maluku, tentunya keputusan yang diambil tetap akan pro terhadap masyarakat kecil.
“Percuma kita 8 kursi, namum pandangan kita tidak menjadi alat keputusan pemerintah, sekalipun kita tidak berada di pemerintahan, tapi kita selalu mengingatkan pemerintah agar jangan membuat kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat kecil terutama di pulau pulau,” kata Ketua DPRD Maluku tersebut.
Untuk itu kata Benhur, apa yang diperoleh di pusat pemerintahan, harus sama dengan di daerah terjauh dan terluar dan daerah terpencil.
“Kita yakin dengan kekuatan yang dibangun dapat mengakselerasi seluruh kepentingan fraksi, juga kekuatan legislatif kita dapat berpengaruh di pemerintahan,” pungkasnya.
