Ditemui awak media usai pertemuan, Wagub mengaku dirinya bersama sejumlah pimpinan OPD, telah menemui pimpinan DPRD membahas rencanangan Alokasi Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2022.
Ambon, suaradamai.com – Pimerintah Provinsi Maluku yang diwakili Wakil Gubernur (Wagub) Maluku, Drs.N.Barnabas Orno dan sejumlah pimpinan OPD menemui pimpinan DPRD Provinsi Maluku di ruang Ketua DPRD Maluku, Selasa (13/7/2021).
Ditemui awak media usai pertemuan, Wagub mengaku dirinya bersama sejumlah pimpinan OPD, telah menemui pimpinan DPRD membahas rencanangan Alokasi Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2022.
“Dari eksekutif, ada Kepala Bapeda, Kadis PUPR dan sejumlah pimpinan lainnya, kita konsultasi tentang APBD tahun 2022 dan kita bicarakan dengan pimpinan dewan dan telah disepakat postur anggaran Pemda Maluku, untuk kita bisa membahas APBD kita, sekalipun masih dalam massa pandemi Covid-19,”ungkap Wagub.
Sebagai Pemeritah, kata Wagub, Pemprov Maluku tetap konsisten untuk terus bekerja sebagaimana mestinya, meskipun dalam situasi apapun.
Apalagi dimusim penghujan yang mengguyur Kota Ambon dan sekitar yang telah mengakibatkan sejumlah bencana baik longsor, banjir, dan bencana lainnya, pemerintah tetap bekerja.
Terkait anggaran untuk bencana yang melanda sejumlah daerah di Maluku, Wagub menjelaskan, Dinas PUPR bersama staf sejak awal telah proaktif di lapangan, dalam mengantisipasi bencana yang melanda Maluku.
”Dinas PU dalam mengantisipasi terjadinya bencana proaktif Dinas PU, itu di dampingi oleh Balai-balai serta Dinas Penanggulangan Daerah, serta juga Dinas Sosial dan bahkan Dinas-Dinas terkait lainnya,”terangnya.
Bahkan sebagai langkah antisipasi, lanjut Wagub, pihaknya juga telah melayangkan surat untuk mengundang pihak-pihak terkait guna membahas langkah-langkah penanganan penanggulangan bencana alam.
Sebab yang terjadi bukan hanya kota Ambon, namun kejadian yang sama juga dialami Masyarakat yang berada pada setiap Kabupaten/Kota.
“Kita sudah bicarakan hal tersebut dan jika itu dimungkinkan ditetapkan sebagai situasi darurat terkait curah hujan. Saya sendiri sudah informasikan kepada Pak Gubernur,”tukasnya.
Menurut Wagub, jika Gubernur sudah menetapkan Maluku dalam kondisi darurat, maka dengan begitu daerah bisa terbantu oleh pemerintah pusat.
“Jika bencana yang datang itu kondisinya besar seperti jembatan yang memakan anggaran besar, tentu anggaran daerah kita tidak mempu sehingga itu perlu adanya campur tangan Pemerintah pusat lewat balai-balai,” pungkas Wagub.
Editor: Petter Letsoin
Baca juga: