“Kami di Maluku sangat membutuhkan pemerataan dokter spesialis untuk 10 kabupaten/kota lainnya,” tegas Lewerissa
Namlea, suaradamai.com – Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa memanfaatkan momen groundbreaking peningkatan kelas RSUD Namlea pada Kamis, 17 Juli 2025, untuk menyampaikan apresiasi sekaligus menyoroti tantangan unik dalam layanan kesehatan di wilayahnya.
Kehadiran Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, dalam agenda tersebut menjadi bukti nyata perhatian pemerintah pusat terhadap isu kesehatan di Maluku.
Geografi Maluku Persulit Akses, Butuh Pemerataan Tenaga Medis
Lewerissa menjelaskan bahwa kunjungan Menteri Kesehatan adalah indikasi konkret komitmen pemerintah pusat untuk mewujudkan pemerataan akses kesehatan berkualitas hingga ke pelosok negeri. Ia memaparkan kondisi Maluku sebagai provinsi kepulauan, dengan 1.340 pulau, luas total 712.479 km² (92,4% lautan, 7,6% daratan), dan populasi 1,9 juta jiwa yang tersebar di 11 kabupaten/kota.
Dengan karakteristik geografis dan demografis tersebut, akses dan konektivitas kesehatan menjadi isu klasik yang menghambat jaminan kualitas layanan. Gubernur menyoroti ketimpangan jumlah tenaga medis, di mana dari 206 dokter spesialis di Maluku, 109 di antaranya terkonsentrasi di Kota Ambon, sementara 97 lainnya tersebar di 10 kabupaten/kota lain.
“Kami di Maluku sangat membutuhkan pemerataan dokter spesialis untuk 10 kabupaten/kota lainnya,” tegas Lewerissa. Ia menambahkan, peningkatan kesejahteraan melalui insentif yang menarik sangat diperlukan agar dokter spesialis tertarik bertugas di daerah terpencil. Maluku saat ini memiliki 240 Puskesmas dan 29 Rumah Sakit, dengan 10 RS di Pulau Ambon (2 RS kelas B, sisanya kelas C dan D).
Langkah Konkret: RS Baru, Digitalisasi, dan Telemedis
Lewerissa merinci program Quick Win peningkatan kelas RSUD, dimulai dengan RSUD Namlea pada 2025. Lima RSUD lainnya di berbagai kabupaten/kota (Kepulauan Aru, Buru Selatan, Maluku Tenggara, MBD) akan menyusul pada 2026. Peningkatan kualitas ini juga akan didukung oleh penambahan alat kesehatan melalui program SIREN, yang bertujuan agar pembayaran BPJS sesuai dengan standar kelas rumah sakit.
Gubernur juga menyinggung kemajuan digitalisasi rekam medis di Maluku, yang telah mencapai 78% pada tahun 2024. Ia menekankan perlunya penguatan program digitalisasi untuk mencapai target 90% yang terintegrasi dalam platform 1 Sehat.
Selain itu, pada tahun 2026, Maluku berencana mengembangkan layanan telemedis di 11 kabupaten/kota serta rumah sakit bergerak untuk menjangkau daerah tertinggal dan perbatasan, guna meningkatkan akses dan kualitas layanan.
“Mendengar Pak Menteri akan berkunjung ke Maluku, sebagai Kepala Daerah, ini merupakan sukacita terbesar kami,” pungkas Lewerissa. Ia mengungkapkan betapa sulitnya pelayanan kesehatan di daerah kepulauan dan bersyukur atas program Quick Win yang akan menghasilkan rumah sakit yang representatif. “Apa arti rumah sakit kalau tidak didukung dengan Sumber Daya Manusia, apalagi Maluku adalah salah satu provinsi yang menjadikan negara Republik Indonesia,” tutupnya, menyoroti peran historis Maluku dalam pembentukan bangsa.
