“Setelah SK dikeluarkan, harus ada anggaran yang disiapkan untuk mendukung pembentukan Kota Lease dan DOB lainnya,” tambahnya.
Ambon, suaradamai.com – Komisi I DPRD Provinsi Maluku menyatakan dukungan penuh terhadap rencana pembentukan Kota Lease sebagai Daerah Otonom Baru (DOB). Dukungan ini disampaikan setelah Komisi I menerima Tim Konsorsium Pemekaran Lease, Kamis (13/11).
Ketua Komisi I DPRD Maluku, Solichin Buton, mengatakan setelah mendengarkan pemaparan dari tim konsorsium, pihaknya menilai seluruh persyaratan administrasi pemekaran telah terpenuhi.
“Secara administrasi semuanya sudah lengkap, dan kami dari Komisi I DPRD Maluku mendukung penuh pembentukan Kota Lease,” ujarnya.
Solichin menjelaskan, Komisi I akan berkoordinasi dengan Gubernur Maluku untuk menyusun rekomendasi dan surat keputusan bersama antara DPRD dan Pemerintah Provinsi. Dokumen tersebut menjadi dasar pengusulan DOB Kota Lease bersama 14 calon daerah otonom baru lainnya ke pemerintah pusat.
“Kami akan membicarakan dengan Pak Gubernur agar dibuat rekomendasi dan surat keputusan bersama, sehingga dapat diusulkan ke Komisi I DPR RI,” jelasnya.
Selain dukungan administratif, Komisi I juga menyiapkan langkah lanjutan terkait aspek pendanaan. Mereka berencana mengundang Sekretaris Daerah untuk membahas alokasi anggaran persiapan DOB.
“Setelah SK dikeluarkan, harus ada anggaran yang disiapkan untuk mendukung pembentukan Kota Lease dan DOB lainnya,” tambahnya.
Perjuangan 10 Tahun
Anggota Tim Konsorsium Lease, Saleh Wattiheluw, menjelaskan bahwa perjuangan pemekaran Lease telah berlangsung selama satu dekade. Bahkan sebelumnya telah ditetapkan dalam Keputusan DPRD Maluku Nomor 16 dan 126 terkait 13 DOB di wilayah Maluku.
“Usulan 13 DOB itu sebenarnya sudah diajukan Gubernur ke Kementerian Dalam Negeri, tetapi prosesnya terhenti. Karena itu, kami kembali datang ke DPRD untuk meminta rekomendasi lanjutan,” kata Wattiheluw.
Ia menegaskan bahwa DPRD memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan ketersediaan anggaran. Pada periode sebelumnya, Pemda dan DPRD telah menyiapkan Rp1,3 miliar untuk mendukung 13 DOB tersebut.
“Kami berharap dukungan anggaran bisa kembali disiapkan agar proses administrasi dan kelengkapan data dapat diperbarui,” ujarnya.
Komisi I: Pemekaran adalah Keadilan bagi Maluku
Anggota Komisi I, Wahid Laitupa, menegaskan bahwa dukungan pemekaran tidak hanya untuk Lease, tetapi juga untuk semua daerah yang membutuhkan otonomi baru.
“Rekomendasi dari Pemda merupakan syarat mutlak. Kami punya tanggung jawab moral untuk mendukung perjuangan ini. Pemekaran adalah bentuk keadilan bagi Maluku, karena dibanding provinsi lain, kita masih sangat tertinggal,” tegasnya.
Senada dengan itu, anggota Komisi I Akmal Solisa memastikan pihaknya siap memperjuangkan rekomendasi dan anggaran dalam APBD.
“Kami dukung penuh. Gerakan ini harus cepat karena menyangkut masa depan masyarakat Lease dan daerah lainnya,” ujarnya.
Anggaran Dibahas dalam APBD 2026
Anggota Komisi I lainnya, Edison Sarimanela, menilai Tim Konsorsium Lease merupakan tim paling siap dibanding daerah calon DOB lain.
“Lease adalah yang paling matang. Komisi I sudah sepakat mendukung secara politik dan administratif. Dalam pembahasan APBD Murni 2026, kami akan menitipkan anggaran khusus untuk mendukung tim pemekaran,” jelas Sarimanela.
Ia menambahkan, DPRD akan segera mengomunikasikan hal ini dengan pimpinan dewan agar dukungan anggaran dapat dimasukkan dalam pembahasan APBD.
“Prinsipnya DPRD Maluku mendukung penuh perjuangan pemekaran Lease. Ini bukan hanya soal wilayah, tetapi soal pemerataan pembangunan dan keadilan bagi rakyat Maluku,” tandasnya.
Perjuangan Dua Dekade
Ketua Konsorsium DOB Kota Lease, M.J. Septeno, menyampaikan bahwa perjuangan pemekaran Pulau-Pulau Lease telah berlangsung hampir 20 tahun.
“Kami menghidupkan kembali perjuangan ini dengan menggerakkan seluruh kekuatan di daerah. Keputusan politik 15 tahun lalu harus menjadi dasar untuk melanjutkan perjuangan ini,” katanya.
Mantan Rektor Unpatti itu berharap dukungan politik DPRD menjadi energi baru bagi masyarakat Lease.
“Jika moratorium dibuka, kami sudah siap. Semoga perjuangan ini terwujud demi kemajuan masyarakat Pulau-Pulau Lease,” tutupnya.
Sebagai informasi, pemekaran Kota Lease direncanakan mencakup wilayah Saparua, Nusalaut, dan Pulau Haruku.
