Ridwan menilai pemaksaan penggunaan merek lain akan menimbulkan dampak serius di lapangan.
Ambon, suaradamai.com — Komisi II DPRD Provinsi Maluku meminta pemerintah menyesuaikan mekanisme pengadaan mesin kapal agar benar-benar sesuai kebutuhan nelayan, khususnya di Kabupaten Buru Selatan (Bursel). Hal itu disampaikan Anggota Komisi II, H. Ridwan Nurdin, saat diwawancarai di Rumah Aspirasi Rakyat, Ambon, Sabtu (6/12/2025).
Menurut Ridwan, mayoritas nelayan di Bursel mengandalkan mesin Yamaha Enduro 15 PK karena irit bahan bakar, suku cadang mudah ditemukan hingga di toko kelontong, serta dapat diperbaiki secara mandiri.
“Mereka tidak perlu repot mencari tukang perbaiki jauh,” ujarnya.
Ridwan menilai pemaksaan penggunaan merek lain akan menimbulkan dampak serius di lapangan.
“Kalau dipaksakan mesin yang tidak cocok, pasti akan dijual kembali karena tidak bermanfaat. Ini berbahaya kalau terjadi kecelakaan di laut, karena perawatan tidak bisa dilakukan cepat,” tegasnya.
Ia menegaskan, DPRD tidak sedang mengintervensi merek tertentu, namun mendorong agar spesifikasi pengadaan disesuaikan dengan kebutuhan rakyat.
“Ini bukan soal merek, tapi faktanya kebutuhan di lapangan adalah mesin Enduro. Yang penting terdaftar di e-Katalog Provinsi Maluku. Kalau itu terpenuhi, masalah selesai,” jelasnya.
Persoalan Serupa Terjadi di Sektor Lain
Wakil Ketua Komisi II DPRD Maluku, Jhon Laipeny, mengungkapkan, hambatan serupa juga terjadi dalam pengadaan alat pertanian yang tidak dapat dimanfaatkan karena spesifikasi tidak sesuai dan belum masuk e-Katalog.
“Kita sudah lihat benang merahnya: barang harus masuk e-Katalog dengan spesifikasi jelas. Kalau tidak muncul di sistem, pengadaan pasti terhambat,” kata Laipeny.
Dealer Yamaha Belum Tembus e-Katalog
Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Maluku, Irawan Asikin, mengatakan pihaknya telah berulang kali meminta PT Hasrat Abadi, dealer resmi Yamaha, untuk mendaftarkan Enduro ke e-Katalog. Namun hingga kini proses tersebut belum berhasil.
“Kami sudah beri pemberitahuan berkali-kali, tapi prosesnya belum tembus. Dinas hanya bisa melakukan pengadaan ketika barang sudah ada di e-Katalog,” jelasnya.
Ridwan berharap ada solusi cepat agar sistem pengadaan tidak justru merugikan masyarakat pesisir.
“Kebutuhan nelayan harus dipenuhi secara tepat, aman, dan efektif,” tandasnya.
