Kunker yang berlangsung di Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, menyoroti empat isu strategis di bidang pemerintahan, politik, ekonomi, dan adat.
Bintuni, suaradamai.com – Forum diskusi tentang perlindungan dan pemberdayaan perempuan asli Papua yang digelar oleh Kelompok Kerja (Pokja) Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Barat, di Indayana Hotel Awarepi, Teluk Bintuni, Jumat (12/12/2025), menyoroti empat isu strategis di bidang pemerintahan, politik, ekonomi, dan adat.
Diskusi yang merupakan bagian dari rangkaian kunjungan kerja (kunker) itu melibatkan anggota MRPB, tiga instansi Pemkab Teluk Bintuni yang membidangi pemberdayaan, dan sejumlah organisasi perempuan.
Adapun tiga instansi tersebut adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM; serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung.
Kepada suaradamai.com usai pertemuan, Wakil Ketua Pokja Perempuan MRPB, Theres F. Ateta, memaparkan empat isu tersebut.
Di bidang pemerintahan, kata Ateta, forum mengangkat keterwakilan perempuan asli Tujuh Suku Teluk Bintuni di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat. Menurutnya, jumlah perempuan asal Tanah Sisar Matiti masih kurang di birokrasi.
Masih terkait keterwakilan perempuan, hal itu juga sama di lembaga legislatif. Khususnya di Kabupaten Teluk Bintuni, perwakilan perempuan di sana hanya satu orang. Itupun berasal dari jalur pengangkatan.
“Keterwakilan perempuan di DPRK. 30 persen itu cuma sebagai persyaratan. Tidak pernah 30 persen itu digolkan sampai jadi adanya 30 persen. Setiap partai sama begitu. Untung jalur pengangkatan itu ada, sehingga ada keterwakilan perempuan Papua di situ,” jelas Ateta.
Kekurangan perwakilan perempuan di pemerintahan dan politik juga berpengaruh terhadap perhatian bagi perempuan asli Papua.
Isu berikutnya di bidang ekonomi. Forum mengakui sudah banyak kegiatan pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun instansi lainnya untuk pemberdayaan perempuan. Namun, belum dibarengi dengan pendampingan yang intens dalam mengembangkan usaha-usaha perempuan asli Papua.
“Jadi ini menjadi salah satu usulan yang dimasukkan, sehingga bagaimana kita sama-sama cari solusi, bagaimana supaya mendorong hal ini. Supaya perempuan Papua itu bisa diberdayakan bisa sampai berdiri di atas kaki sendiri,” jelas Ateta.
Terakhir, di bidang adat, posisi laki-laki masih lebih dominan. Padahal menurutnya, perempuan juga adalah pelaku dalam masyarakat adat. Sehingga suara perempuan itu patut didengar.
“Dalam hal masyarakat adat, perempuan Papua tidak lepas dari menjaga hutan, menjaga tanah, kemudian melahirkan manusia Papua itu sendiri,” ujar Ateta menegaskan peran perempuan.
Editor: Labes Remetwa
Klik DI SINI untuk ikuti VIDEO BERITA dari Kabupaten Teluk Bintuni
