Pengangkatan PPPK paruh waktu ini merupakan bagian dari solusi bagi tenaga honorer yang sebelumnya mengikuti seleksi PPPK tahap I dan II formasi tahun 2024 namun belum lulus sebagai pegawai penuh waktu.
Bintuni, suaradamai.com – Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu formasi tahun 2025 kepada 1.054 pegawai.
Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Serba Guna (GSG), Distrik Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, Senin (20/4/2026).
Acara ini dihadiri langsung oleh Bupati Teluk Bintuni Yohanis Manibuy, Wakil Bupati Joko Lingara, Kepala BKPP Sepnat N. Manikrowi, Wakil Ketua I DPRK Teluk Bintuni Sugandi, Kepala Kejari Teluk Bintuni Muhamad Ikbal, serta unsur Forkopimda lainnya.
Dalam laporannya, Kepala BKPP Teluk Bintuni Sepnat N. Manikrowi, menjelaskan bahwa pengangkatan PPPK paruh waktu ini merupakan bagian dari solusi bagi tenaga honorer yang sebelumnya mengikuti seleksi PPPK tahap I dan II formasi tahun 2024 namun belum lulus sebagai pegawai penuh waktu.
“Berdasarkan Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 1186 Tahun 2025, kebutuhan PPPK paruh waktu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni ditetapkan sebanyak 1.339 formasi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.054 orang telah memenuhi persyaratan administrasi dan hari ini resmi menerima SK pengangkatan,” ungkap Manikrowi.
Ia menegaskan bahwa para pegawai paruh waktu memiliki tanggung jawab untuk menjalankan tugas dengan penuh integritas, profesionalisme, serta loyalitas kepada bangsa dan negara. Selain itu, mereka diharapkan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta terus meningkatkan kompetensi diri.
Sementara itu, perwakilan PPPK paruh waktu, Fransiska F. Fatubun, menyampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah atas perhatian dan komitmen dalam memperjuangkan nasib tenaga honorer.
“Pengangkatan ini bukan sekadar perubahan status, tetapi juga amanah besar yang akan kami balas dengan dedikasi, integritas, dan kerja nyata. Kami siap mengabdi dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat serta mendukung pembangunan daerah,” ungkapnya.
Arahan Kepala Kantor Regional XIV Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang disampaikan oleh Kepala Bidang Informasi Kepegawaian, Mantan Yosafat Refasi, menekankan pentingnya disiplin dan kepatuhan terhadap aturan sebagai aparatur sipil negara.
“Status sebagai PPPK membawa konsekuensi terhadap kewajiban yang harus dijalankan. Disiplin kerja, ketaatan terhadap regulasi, serta komitmen melayani masyarakat harus menjadi prioritas utama,” tegasnya.
Sementara itu, dalam sambutannya, Bupati Teluk Bintuni Yohanis Manibuy, menyampaikan bahwa pengangkatan PPPK paruh waktu ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menata sistem kepegawaian secara lebih baik, tertib, dan berkelanjutan.
“Sebanyak 1.054 tenaga honorer hari ini resmi diangkat sebagai PPPK paruh waktu. Ini adalah langkah nyata pemerintah daerah dalam menyelesaikan persoalan tenaga honorer secara bertahap dan bertanggung jawab,” jelasnya.
Bupati juga mengungkapkan bahwa kebijakan ini mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen dari APBD.
Ia menambahkan bahwa status PPPK paruh waktu bersifat kontraktual selama satu tahun dan akan dievaluasi secara berkala. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar pertimbangan perpanjangan kontrak maupun peluang pengangkatan menjadi PPPK penuh waktu.
“Status ini bukan akhir, melainkan awal dari proses pembuktian kinerja. Tunjukkan profesionalisme, disiplin, dan integritas dalam menjalankan tugas sebagai aparatur pemerintah,” tegas Bupati.
Menutup sambutannya, Bupati mengajak seluruh PPPK paruh waktu untuk mendukung upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan birokrasi yang profesional serta pelayanan publik yang berkualitas di Kabupaten Teluk Bintuni.
Editor: Labes Remetwa
Klik DI SINI untuk ikuti VIDEO BERITA dari Kabupaten Teluk Bintuni
