AMBON — Meski pembangunan fisik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Maluku telah rampung, unit-unit tersebut belum serta-merta beroperasi. Seluruh fasilitas wajib memenuhi serangkaian persyaratan ketat, mulai dari tata kelola bangunan, kelengkapan dokumen, hingga verifikasi standar Badan Gizi Nasional (BGN) sebelum dapat melayani penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Maluku, dr. Rosita, menegaskan hal tersebut saat ditemui di sela peluncuran serentak SPPG untuk wilayah tertinggal, terdepan, terluar (3T) serta daerah dengan angka stunting tinggi di 16 provinsi kawasan Indonesia Timur, Jumat (2/10), yang berlangsung di Negeri Alang, Kecamatan Leitimur Barat, Maluku.
“Kalau semua dokumen dan persyaratan sudah terpenuhi, baru bisa operasional. Harus terverifikasi dulu, dan dana sudah tersedia barulah layanan dimulai,” ujar Rosita.
Standar yang ditetapkan BGN mencakup seluruh aspek operasional. Mulai dari tata letak bangunan, sarana prasarana, pengelolaan bahan baku, proses produksi, hingga sanitasi dan pengolahan limbah.
Di area logistik, jenis bahan dipisahkan secara ketat bahan mentah, basah, dan kering masing-masing memiliki ruang penyimpanan tersendiri. Setiap kiriman diperiksa kualitasnya sebelum disimpan, lalu mengalir berurutan melalui ruang persiapan, produksi, pendinginan, porsi, hingga distribusi. Semua tahapan ini sudah memiliki prosedur operasional baku (SOP).
Pengelolaan lingkungan juga menjadi syarat mutlak. Setiap SPPG wajib memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sesuai rekomendasi Dinas Lingkungan Hidup, diperiksa berkala. Perangkap lemak atau grease trap dibersihkan setiap hari, dan seluruh kegiatan pemeliharaan dicatat dalam formulir pengawasan.
Selain itu, SPPG harus memegang Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dari Dinas Kesehatan. Sertifikasi halal akan menyusul pada tahapan berikutnya.
Operasional tidak ditandai hanya dengan selesainya bangunan. Tim teknis daerah bersama tim pusat akan melakukan verifikasi menyeluruh. Jika lulus, proses pencairan dana dilakukan sebelum pelayanan dibuka.
Satu SPPG dirancang melayani hingga 3.000 penerima. Namun peluncuran dilakukan secara bertahap: dimulai dari 500 orang, lalu naik ke 1.000, 1.500, hingga mencapai kapasitas maksimal sesuai kesiapan masing-masing unit.
“Tidak langsung penuh, disesuaikan dengan kemampuan operasional,” jelas Rosita.
Program MBG tidak hanya soal gizi, tetapi juga penggerak perekonomian masyarakat. Bahan pangan diutamakan dibeli dari UMKM, petani, koperasi, dan pemasok lokal. Satu SPPG dapat melibatkan 5–15 pemasok dari lingkungan sekitar tidak harus yang sudah terdaftar khusus, siapa saja yang mampu memenuhi standar dapat berpartisipasi.
Kesempatan kerja juga dibuka untuk warga setempat. Pada kapasitas maksimal, satu SPPG membutuhkan sekitar 47 tenaga, disesuaikan dengan skala layanan. Saat melayani 500 orang, sekitar 30 orang sudah mulai bertugas. Prioritas perekrutan diberikan kepada warga di sekitar lokasi, terutama dari kelompok kesejahteraan terendah.
“Relawan tidak boleh diambil dari luar. Harus warga sekitar SPPG,” tegas Rosita.
Jadwal kerja pun disesuaikan dengan siklus produksi sebagian mulai pukul 02.00 pagi untuk persiapan dan memasak, sementara tim distribusi bertugas hingga sore menjelang malam agar makanan sampai tepat waktu dan tetap segar.
Saat ini cakupan layanan MBG di Maluku baru mencapai 31% dari total sasaran. Rosita berharap moratorium pembangunan SPPG segera dicabut agar unit baru dapat dibangun, baik melalui mitra mandiri maupun dukungan anggaran pemerintah, sehingga seluruh masyarakat yang berhak dapat menikmati manfaat program ini.
“Kita ingin angka 31% itu terus naik, sampai seluruh penerima terlayani,” pungkasnya.
Klik DI SINI untuk ikuti VIDEO BERITA dari Kota Ambon
