Gubernur Hendrik Lewerissa Gandeng Australia Perkuat Mitigasi Bencana, Maluku Dorong Kerja Sama Internasional di Bidang Kemanusiaan

AMBON, suaradamai.com – Pemerintah Provinsi Maluku terus memperluas kerja sama internasional guna memperkuat kapasitas daerah dalam menghadapi berbagai ancaman bencana. Komitmen tersebut ditunjukkan Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, saat menerima kunjungan Tim Kedutaan Besar Australia bersama Tim Desain Program Kerja Sama Australia–Indonesia di Ruang Rapat Gubernur Maluku, Senin (16/11/2026).


Pertemuan tersebut menjadi momentum strategis untuk membangun kolaborasi dalam bidang manajemen risiko bencana, pengurangan risiko bencana, serta bantuan kemanusiaan, khususnya dalam menjawab tantangan kebencanaan di wilayah Maluku sebagai provinsi kepulauan.

Dalam pertemuan itu, Gubernur Hendrik menyampaikan harapannya agar kunjungan tersebut menghasilkan berbagai masukan konstruktif sebagai dasar pemodelan kerja sama antara Pemerintah Australia dan Indonesia, terutama untuk memperkuat penanganan risiko bencana di Maluku.

Gubernur mengungkapkan, Maluku masih termasuk salah satu provinsi dengan tingkat risiko bencana tinggi di Indonesia. Berdasarkan data Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI), indeks risiko bencana Maluku yang sebelumnya tercatat 161,50 pada 2024, kini meningkat menjadi 203,94 atau naik 42,44 poin.

Menurutnya, tingginya risiko tersebut dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari ancaman bencana, kerentanan masyarakat dan wilayah, hingga kapasitas daerah dalam melakukan pencegahan dan penanganan bencana.

“Dari ketiga aspek tersebut, kami sangat membutuhkan bantuan dan dukungan Pemerintah Australia, terutama dalam memperkuat kapasitas daerah. Sebab, aspek ancaman dan kerentanan merupakan hal yang relatif sulit untuk diintervensi,” ungkap Gubernur.

Ia menjelaskan, Maluku memiliki karakteristik geografis dan kondisi alam yang menghadirkan tantangan kebencanaan cukup kompleks. Secara historis, sekitar 40 persen kejadian gempa bumi dan tsunami di Indonesia pada periode 1600–2000 berpusat di wilayah Maluku. Selain itu, keberadaan sejumlah gunung api aktif serta meningkatnya bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem turut menjadi perhatian pemerintah daerah.

Berdasarkan Kajian Risiko Bencana Provinsi Maluku Tahun 2022–2026, terdapat 15 jenis ancaman bencana yang berpotensi terjadi di wilayah ini.

Gubernur juga mengidentifikasi sejumlah tantangan utama dalam pengelolaan kebencanaan, antara lain karakteristik wilayah kepulauan, kapasitas kelembagaan yang belum optimal, belum meratanya dokumen perencanaan kebencanaan pada BPBD kabupaten/kota, serta keterbatasan kemampuan fiskal daerah.

Dalam beberapa bulan terakhir, Maluku juga menghadapi kekeringan yang diikuti kebakaran hutan dan lahan di sejumlah kabupaten/kota. Kondisi tersebut dipengaruhi fenomena El Nino, yang dampaknya dapat semakin diperparah oleh aktivitas manusia.

Menghadapi kondisi tersebut, Gubernur berharap Pemerintah Australia dapat memberikan dukungan melalui kerja sama yang lebih konkret dan berkelanjutan, baik dalam manajemen risiko bencana maupun bantuan kemanusiaan.

Menurutnya, posisi geografis Maluku yang berbatasan langsung dengan Australia melalui wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya, Kepulauan Tanimbar, dan Kepulauan Aru juga menjadi potensi strategis untuk memperkuat hubungan serta kolaborasi kedua negara.

“Maluku mendambakan kerja sama yang efektif antara Pemerintah Australia dan Indonesia, di mana Provinsi Maluku juga menjadi bagian penting di dalamnya. Atas nama Pemerintah Provinsi Maluku, saya berkomitmen mendukung seluruh bentuk kerja sama ini,” tegasnya.

Gubernur menambahkan, pengurangan risiko bencana, Anticipatory Action (aksi antisipatif), dan Climate Risk Management (manajemen risiko iklim) harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan daerah.

Ia berharap, melalui pertemuan ini akan terbuka peluang kerja sama yang lebih luas, sehingga Maluku tidak hanya mampu meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana, tetapi juga memperkuat ketahanan masyarakat dan mempercepat penanganan kemanusiaan di wilayah kepulauan.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut First Secretary Kedutaan Besar Australia, Mr. Jacqui Lord, Humanitarian Program Manager – Australia Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT), Henry Pirade, Partnership & Design Adviser, Tanya McQueen, Disaster Risk Management Expert, Avianto Amri, Asisten I Sekretariat Daerah Maluku, Kepala Bappeda Provinsi Maluku, Plt. Kepala BPBD Provinsi Maluku serta Kepala Dinas Sosial Provinsi Maluku. (DISKOMINFO MALUKU)

PENULIS/PEWARTA: CHINTIA SAMANGUN


Klik DI SINI untuk ikuti VIDEO BERITA dari Kota Ambon


Bagikan:

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Populer

Artikel terkait

Bidik POMNAS 2027, Polikant Jadikan PORSENI 2026 Ajang Penjaringan Atlet Potensial

Langgur, suaradamai.com – Politeknik Perikanan Negeri Tual (Polikant) mulai...

Sejarah Baru: Yustina Ogoney Jadi Perempuan Moskona Pertama Pimpin Dinas di Teluk Bintuni

Dulu ditolak jadi Kepala Distrik karena perempuan, kini dipercaya...

Bodewin M Wattimena: Penurunan Stunting Ambon Perlu Kerja Kolektif, Pemkot Siapkan Reward Wilayah Berkinerja

AMBON, suaradamai.com – Pemerintah Kota Ambon tengah merancang skema...

Pemprov Maluku dan BI Tekan Harga Cabai, 960 Kg Didatangkan dari Kupang

Ambon, suaradamai.com - Pemerintah Provinsi Maluku bersama Perwakilan Bank...