Ambon, suaradamai.com – Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggah (Malteng) Rudy Lailosa, secara tegas meminta Bupati Abua Tuasikal, untuk meninjau ulang peraturan bupati (perbub) yang dikeluarkan terutama pada poin keharusan Swab bagi setiap orang yang masuk wilayah administrasi Bumi Pamahanusa tersebut. Menurut diax aturan itu sangat tidak relevan.
Mengingat, secara hirarki perundang-undangan, kementerian kesehatan sudah mengeluarkan keputusan hanya mengecek suhu badan. Namun mengapa Bupati Abua, secara tiba-tiba mengeluarkan keharusan untuk swab. Padahal lazimnya harus dilalikan rapid test dulu baru melakukan swab. Itupun untuk naik level ke swab, maka hasil rapid haruslah reaktif.
“Didalam perbup itu dibilang hanya antar pulau dalam wilayah kabupaten yang melakukan rapid. Sementara di luar Malteng, harus swab,” anehnya.
Sementara, disisi lain, ada aktifitas masyarakat Malteng yang mendiami wilayah jazirah Leihitu – Salahutu – Ambon. Dengan demikian, ketika perbub itu diberlakukan, maka hal itu sangat tidak relevan. Ia mencontohkan, dari warga Lehitu atau Salahutu yang akan berbelanja atau miliki keperluan ke Kota Ambon, nah ketika balik, apakah harus melakukan Swab?
“Misalkan masyarakat Tulehu ke MCM belanja, balik lagi harus swab? Masyarakat leihitu ke MCM harus swab? Jadi swab diantara Malteng dan Ambon bisa mencapai 700-1000 orang, tergantung masyarakat yang sedang beraktivitas saat itu,” ujarnya.
Dengan demikian, dia berharap, keputusan pemberlakuan perbub ini haruslah ditinjau kembali. Bahkan perbub tentang keharusan Swab ini haruslah dicabut. Pasalnya, biaya Swab mencapai harga Rp2 jutaan.
“Karena 1 kali swab kan harganya Rp2.400.000,” kuncinya.
