Dobo, suaradamai.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Aru terus meningkatkan komitmennya dalam memastikan pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) tepat waktu, setiap tanggal 1 bulan berjalan.
Upaya tersebut didukung melalui penerapan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI).
Penerapan sistem ini merupakan bagian dari peningkatan tata kelola pengelolaan keuangan daerah yang semakin efektif, efisien, dan terintegrasi.
SP2D Online tersebut telah diluncurkan pada 17 September 2026 dan mulai memberikan dampak terhadap percepatan proses administrasi serta pencairan gaji ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru.
Kepala Bidang Perbendaharaan, Rendy Rentanubun menyampaikan, dari total 44 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Aru, sebanyak 36 OPD telah menerima pembayaran gaji, sementara 2 OPD masih dalam proses, dan 6 OPD belum memasukkan permintaan pembayaran gaji.
Menurutnya, belum terbayarnya gaji pada enam OPD tersebut bukan disebabkan oleh kendala pada sistem SP2D Online, melainkan karena dokumen administrasi yang menjadi persyaratan pembayaran belum diselesaikan.
“Kendala pada enam OPD yang belum menerima pembayaran gaji adalah karena daftar gaji belum dimasukkan dan masih terdapat pajak yang berkaitan dengan pembayaran gaji ASN yang belum diselesaikan,” jelas Rentanubun.
Ia menjelaskan, untuk mencegah keterlambatan, pihaknya secara rutin mengingatkan bendahara masing-masing OPD agar segera menyelesaikan dan memasukkan dokumen yang diperlukan.
Setiap tanggal 24 bulan berjalan, pihaknya menyampaikan pemberitahuan melalui grup WhatsApp bendahara OPD agar masing-masing perangkat daerah segera memasukkan dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) sebagai persyaratan pembayaran gaji untuk bulan berikutnya.
“Setiap tanggal 24 kami sudah memberitahukan melalui grup WhatsApp bendahara masing-masing OPD agar segera memasukkan dokumen SPP dan SPM untuk permintaan gaji bulan berikutnya,” ujar Rentanubun.
Lebih lanjut, Rendy menjelaskan bahwa penerapan SP2D Online memberikan efisiensi yang cukup signifikan dalam proses pengurusan pencairan dana.
Dengan sistem tersebut, proses pengurusan SP2D dapat dilakukan dalam waktu paling lambat sekitar 1,5 jam, sepanjang seluruh dokumen dan persyaratan administrasi telah lengkap.
Penerapan sistem ini tidak hanya mempercepat proses pencairan, tetapi juga berpotensi menghemat waktu dan biaya dalam pengelolaan administrasi keuangan daerah.
Proses yang sebelumnya membutuhkan tahapan administrasi secara lebih panjang kini dapat dilakukan secara lebih cepat melalui sistem yang terintegrasi dengan SIPD RI.
Pemkab Aru terus mendorong seluruh OPD untuk meningkatkan kedisiplinan dalam memenuhi kelengkapan administrasi pembayaran gaji.
Ketepatan waktu penyampaian dokumen oleh masing-masing OPD menjadi salah satu faktor penting agar pembayaran gaji ASN dapat dilaksanakan sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan.
Melalui penerapan SP2D Online yang terintegrasi dengan SIPD RI, Pemkab Aru berkomitmen untuk terus memperkuat transformasi digital dalam pengelolaan pemerintahan dan keuangan daerah, sekaligus meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan kualitas pelayanan administrasi pemerintahan.
EDITOR: HENRIK TOATUBUN
Klik DI SINI untuk ikuti VIDEO BERITA dari Kabupaten Kepulauan Aru
