Menurutnya, Pemkot Ambon telah berkoordinasi dengan Gubernur Maluku sesuai mekanisme yang diatur BKN. Usulan dari pemerintah daerah kini telah dikirim kembali ke BKN dan tinggal menunggu penerbitan Pertek.
Ambon, suaradamai.com – Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, menegaskan seluruh proses mutasi dan pelantikan pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Ambon belum dapat dilaksanakan karena masih menunggu terbitnya Pertimbangan Teknis (Pertek) dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Pernyataan itu disampaikan Bodewin kepada wartawan usai menghadiri rapat di Kantor DPRD Kota Ambon, Senin (13/7/2026).
Menurutnya, Pemkot Ambon telah berkoordinasi dengan Gubernur Maluku sesuai mekanisme yang diatur BKN. Usulan dari pemerintah daerah kini telah dikirim kembali ke BKN dan tinggal menunggu penerbitan Pertek.
“Saya sudah berkoordinasi dengan Pak Gubernur. Itu merupakan amanat BKN. Kepala daerah memilih salah satu dari tiga nama yang telah ditetapkan, dengan berkoordinasi bersama gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah. Sekarang kita tinggal menunggu Pertek dari BKN,” ujar Bodewin.
Ia berharap dokumen tersebut segera terbit agar pemerintah kota bisa mengumumkan nama pejabat yang dipilih sekaligus menetapkan jadwal pelantikan.
“Saya tidak mau mengumumkan lebih dulu sebelum Pertek keluar. Kalau sudah terbit, baru saya sampaikan secara resmi dan langsung tentukan jadwal pelantikannya,” tegasnya.
Bodewin menegaskan tidak ingin terburu-buru mengumumkan hasil seleksi karena masih terbuka kemungkinan perubahan selama proses administrasi di BKN berlangsung.
“Kalau nanti ada perubahan dari BKN, siapa yang bertanggung jawab? Karena itu saya memilih menunggu sampai seluruh proses selesai,” tambahnya.
Selain jabatan pimpinan tinggi pratama, pengisian jabatan administrator dan pengawas atau eselon III serta IV juga sedang berjalan. Pemkot Ambon telah menerima usulan dari seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan kini tengah mengajukan permohonan Pertek ke BKN.
“Kalau Pertek sudah ada, pelantikan bisa dilakukan kapan saja. Mekanismenya memang harus kita ikuti,” katanya.
Terkait Tambahan Penghasilan Pegawai
Menanggapi aspirasi soal Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), Bodewin menyatakan Pemkot berkomitmen memberikan kesejahteraan terbaik bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun besaran TPP tetap harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
Peningkatan TPP baru dapat dipertimbangkan apabila Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami kenaikan.
“Kita ingin memberikan TPP yang terbaik kepada ASN. Namun pemerintah kota juga harus beradaptasi dengan kondisi fiskal daerah. Kalau PAD meningkat, tentu bisa dipertimbangkan. Selama kondisi fiskal masih seperti sekarang, kita harus menyesuaikan,” jelasnya.
Evaluasi Penanganan Sampah
Dalam kesempatan yang sama, Bodewin juga menyinggung kebijakan pengelolaan sampah. Ia menilai kesadaran masyarakat membuang sampah pada tempatnya semakin meningkat, sehingga penerapan sanksi belum menjadi prioritas.
Tujuan sanksi adalah mendorong perubahan perilaku, bukan sekadar memberikan hukuman.
“Kalau evaluasi menunjukkan masyarakat semakin tertib, berarti ada perubahan positif. Untuk apa memberikan sanksi kalau kondisinya semakin baik?” ujarnya.
Meski begitu, ia menegaskan pemerintah tidak akan ragu menindak tegas sesuai aturan jika masih ditemukan warga yang membuang sampah sembarangan.
