Kepala BPPD Aru Josep Lakesjanan mengatakan, empat kecamatan tersebut merupakan wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) yang perlu mendapat perhatian.
Dobo, suaradamai.com – Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kabupaten Kepulauan Aru terus mendorong peningkatan konektivitas, infrastruktur, kesejahteraan, hingga keamanan di empat kecamatan perbatasan.
Kepala BPPD Aru Josep Lakesjanan mengatakan, empat kecamatan tersebut merupakan wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) yang perlu mendapat perhatian.
Adapun empat kecamatan perbatasan di Aru yakni Kecamatan Aru Tengah Selatan, Aru Tengah Timur, Aru Selatan Timur, dan Sir-Sir.
Sebagai badan yang berperan melakukan koordinasi antar instansi dalam pembangunan di wilayah perbatasan, Lakesjanan dan jajaran berkomitmen menjembatani kepentingan wilayah perbatasan di tingkat kabupaten, provinsi, dan pusat.
Lakesjanan mengatakan, pihaknya ingin memastikan bahwa wilayah perbatasan terkendali dari gangguan keamanan, dan masyarakat juga bisa nyaman dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.
Meski bukan sebagai lembaga teknis yang bisa melaksanakan kegiatan pembangunan secara langsung, BPPD punya sejumlah rencana prioritas yang menjadi perhatian dalam tahun ini, yaitu:
- Perlunya ketersediaan infrastruktur transportasi baik darat maupun laut. Ini menjadi hal penting untuk menjawab konektivitas antar wilayah perbatasan.
- Pelayanan dasar masyarakat pada wilayah perbatasan, dalam bentuk ketersediaan infrastruktur pendidikan dan tenaga pengajar. Ini penting sekali dalam menjawab kebutuhan ataupun visi pemerintah daerah dalam rangka peningkatan SDM.
- Memberdayakan masyarakat melalui peningkatan taraf hidup. Kondisi ekonomi masyarakat harus diperhatikan dan diberdayakan melalui program-program pemberdayaan masyarakat.
- Bersama lembaga terkait menjaga keutuhan dan memastikan batas wilayah berada dalam keadaan aman dan terkendali.
“Memang kita tidak bisa langsung memberikan bantuan mesin misalnya, kita tidak mungkin memberikan jaring, atau alat pancing, atau sarana infrastruktur. Kita tidak mungkin. Tetapi keberadaan kita, kita memastikan bahwa kebutuhan masyarakat bisa terjawab melalui perencanaan. Dan perencanaan itu ketika ditetapkan, tanggungjawab kita untuk mengkoordinasikan dan memonitor apakah bisa terlaksana atau tidak,” jelas Lakesjanan soal peran BPPD.
Peran penting BPPD sebagai koordinator pembangunan wilayah perbatasan
Ketika menjabat Kepala BPPD Aru pada 2023 lalu, Lakesjanan membukukan rencana aksi atau kegiatan tahunan BPPD terealisasi sebesar sekitar Rp70 miliar.
“[Realisasi] Itu tersebar pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau dinas terkait yang mengelola itu. Dan itu kebanyakan bidang kesehatan dan pendidikan, baik itu infrastruktur maupun sarana prasarana,” jelas Lakesjanan.
Kemudian pada tahun 2024, realisasi mengalami peningkatan signifikan hingga mencapai Rp200 miliar.
“Jadi dukungan pemerintah pusat melalui DAK itu sebesar Rp200 miliar lebih. Dia (DAK) juga mengarahkan kepada ketersediaan infrastruktur dan sarana prasarana,” imbuh Lakesjanan.
Perkembangan itu, bagi Lakesjanan, menunjukkan peran BPPD dalam melakukan koordinasi sangat penting untuk mengakses anggaran dalam rangka pembangunan di wilayah perbatasan.
Editor: Labes Remetwa
