Direktur Peran Serta Masyarakat BNN Drs. Richard M. Nainggolan mengatakan, untuk mewujudkan hal tersebut, BNN memerlukan berbagai dukungan dan kerja sama dari berbagai macam kalangan. Terutama dari lembaga pemerintah.
Suaradamai.com – Permasalahan Penyalahgunaan dan Peredaran gelap narkoba yang terjadi di Indonesia, memerlukan kebijakan yang responsif dan komprehensif dari seluruh struktur pemerintahan. Baik tingkat pusat maupun tingkat daerah.
Kebijakan itu perlu untuk menjadikan seluruh wilayah di Indonesia yang tanggap ancaman narkoba. Salah satu langkah untuk mewujudkan hal tersebut, Badan Narkotika Nasional (BNN) mencanangkan program Indeks Kota Tanggap Ancaman Narkoba (IKOTAN).
Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN RI mempunyai program Indeks Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba (IKOTAN). IKOTAN merupakan suatu kebijakan BNN yang mendorong arah berbagai sektor pembangunan di wilayah kabupaten/kota yang berorientasi pada upaya mengantisipasi, mengadaptasi dan memitigasi ancaman narkoba.
Direktur Peran Serta Masyarakat BNN Drs. Richard M. Nainggolan mengatakan, untuk mewujudkan hal tersebut, BNN memerlukan berbagai dukungan dan kerja sama dari berbagai macam kalangan. Terutama dari lembaga pemerintah.
“Olehnya itu, Deputi Bidang Pemberdayaan Masayarakat BNN mengadakan kegiatan Sinkronisasi Program dan Kebijakan IKOTAN dalam lingkungan instansi pemerintah,” kata Nainggolan saat mewakili Deputi BPM BNN membuka acara Sinkronisasi Program IKOTAN di Hotel Swiss Bell Residence, Kalibata, Rabu (9/6/2021).
Lanjut Nainggolan, sebagai leading sector dalam menangani permasalahan narkoba di Indonesia, BNN terus bergerak mengajak berbagai macam kalangan untuk berperan lebih aktif dan semangat dalam menciptakan lingkungan yang bersih dari narkoba.
“Dalam pelaksanaan IKOTAN tersebut, terdapat lima variabel untuk mengetahui perkembangan dan hambatannya yaitu Ketahanan keluarga, ketahanan masyarakat, kewilayahan, kelembagaan dan variabel hukum,” terang Nainggolan.
Nainggolan menambahkan, kelima variabel tersebut tentunya tidak dapat BNN wujudkan sendiri. BNN memerlukan berbagai dukungan dan kerja sama dari berbagai macam kalangan, terutama dari lembaga pemerintah.
“Ke depannya akan diadakan berbagai macam kegiatan teknis guna mewujudkan IKOTAN seperti pembinaan teknis, pemetaan, pengembangan kapasitas dan pembinaan masyarakat serta monitoring dan evaluasi,”
