Hal tersebut ia kemukakan menyusul keputusan pemerintah pusat memangkas dana transfer ke daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.
Langgur, suaradamai.com – Ketua DPRD Provinsi Maluku Benhur Watubun, menilai kebijakan pemotongan dana transfer ke daerah menciderai semangat otonomi daerah.
Hal tersebut ia kemukakan menyusul keputusan pemerintah pusat memangkas dana transfer ke daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.
“Dana transfer kita dari provinsi, kabupaten dan kota baru saja dipotong, dan dialihkan ke kementerian dan lembaga. Hal ini memang baik namun kreativitas di daerah hilang,” ungkap Watubun, saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Selasa (14/10/2025).
Menurut Watubun, kebijakan tersebut bakal cukup membebani daerah. Apalagi pengangkatan PPPK dan PPPK paruh waktu akan didanai dengan Dana Alokasi Umum (DAU).
“Sejak Inpres 01 tahun 2025 sudah dilakukan proses efisensi, lalu ditambah dengan pemotongan dana transfer, kira-kira kreativitas pemerintah daerah ini apa?” tukasnya.
Di sisi lain, kata Watubun, daerah dituntut menggenjot pendapatan asli daerah (PAD). Namun, banyak kewenangan yang diambil pusat. Tambang, misalnya. Termasuk kegiatan perikanan, dana bagi hasil, semua ditarik ke pusat.
“Kami berharap pemerintah bisa mengunci dana transfer daerah untuk dialihkan ke Kementerian dan Lembaga tapi pemerintah juga memberikan ruang yang baik. Maluku ini tergolong ruang fiskal yang lemah,” ujarnya.
Lebih lanjut Watubun mempertanyakan landasan pemotongan dana transfer ini. Sedangkan spirit reformasi melahirkan otonomi daerah.
“Kami menilai pemotongan dana transfer menciderai semangat otonomi daerah dan mengungkung kreativitas daerah,” pungkas Watubun.
Editor: Labes Remetwa
