Disebutkan, rekomendasi diberikan dalam rangka mewujudkan target pemerintah daerah yang tertuang dalam rancangan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Malra terkait indeks desa membangun (IDM) yakni: desa/Ohoi sangat tertinggal, desa/Ohoi tertinggal, desa/Ohoi berkembang, desa/Ohoi maju, dan desa/Ohoi mandiri.
Langgur, suaradamai.com – DPRD Malra memberikan enam poin rekomendasi kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perlindungan Perempuan dan Anak (DPMDPPA), pada Sidang Paripurna Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Maluku Tenggara tahun 2020, Selasa (4/5/2021).
Disebutkan, rekomendasi yang diberikan dalam rangka mewujudkan target pemerintah daerah yang tertuang dalam rancangan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Malra terkait dengan indeks desa membangun (IDM) yakni : desa/Ohoi sangat tertinggal, desa/Ohoi tertinggal, desa/Ohoi berkembang, desa/Ohoi maju, dan desa/Ohoi mandiri.
Sesuai indikator tersebut, DPRD memberikan enam poin rekomendasi agar ditindaklanjuti DPMDPP antara lain :
Dalam proses penyusunan APBdes, agar memperhatikan status yang disesuaikan oleh keputusan bupati.
Tenaga pendamping ohoi sebagai perpanjangan tangan dari dinas teknis untuk melakukan pendampingan, terhadap program pemberdayaan. Hal itu harus dioptimalkan sehingga dana yang dikucurkan tiap tahun, hasilnya terukur.
Dari 190 ohoi yang mengelola dana Badan usaha milik Ohoi (Bumo), hanya enam ohoi yang telah memasukan laporan pertanggung jawaban. Oleh karena itu, kepada ohoi yang lalai memasukan laporan untuk dilakukan evaluasi.
Terhadap desa yang gagal mengelola dana desa, DPRD merekomendasikan agar dilakukan evaluasi.
DPMDPP harus melakukan koordinasi dengan OPD teknis lain yang memiliki program pemberdayaan masyarakat, sehingga mampu memajukan taraf kehidupan masyarakat.
Terkait rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Tahun 2019 tentang pelatihan kepala Ohoi dan perangkat Ohoi untuk segera dilaksanakan karena DPRD telah merekomendasikan ulang.
Editor: Petter Letsoin
Baca juga:
