Ambon, suaradamai.com – DPRD Provinsi Maluku meminta Perusahaan Daerah (PD) Panca Karya segera merampungkan seluruh persiapan agar Kapal Bahtera Nusantara dapat kembali beroperasi paling lambat pertengahan Agustus 2026.
Ketua Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Alhidayat Wajo, mengatakan pengoperasian kembali kapal tersebut menjadi kebutuhan mendesak mengingat transportasi laut memiliki peran vital dalam menunjang konektivitas antarpulau serta mobilitas masyarakat di wilayah kepulauan Maluku.
“Kami tetapkan batas waktunya, Bahtera Nusantara harus sudah beroperasi kembali sekitar pertengahan Agustus. Setelah itu, kapal-kapal lain yang rutenya masih berhenti sementara wajib segera menyusul. Hal ini menjadi perhatian serius bagi kami,” ujar Wajo saat dikonfirmasi awak media dari Ambon, Senin (27/7/2026).
Menurutnya, penundaan pengoperasian kapal tidak dapat berlangsung terlalu lama karena berdampak langsung terhadap masyarakat yang bergantung pada transportasi laut untuk bepergian maupun memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Wajo mengungkapkan, DPRD Maluku telah meminta manajemen PD Panca Karya mempercepat penyelesaian berbagai persiapan, termasuk perbaikan mesin dan kendala teknis yang selama ini menjadi faktor penghambat pengoperasian kapal.
Ia menegaskan, Bahtera Nusantara menjadi salah satu armada yang diprioritaskan untuk kembali beroperasi sebelum kapal-kapal lainnya secara bertahap diaktifkan.
“Setelah Bahtera Nusantara beroperasi, kapal lainnya harus segera menyusul, termasuk yang melayani rute Seram Bagian Timur–Seram Bagian Barat–Tual hingga Ambon,” tegasnya.
Wajo menilai pemulihan kinerja armada PD Panca Karya merupakan langkah penting untuk memperbaiki pelayanan transportasi laut di Maluku. Pasalnya, sebagian besar masyarakat di wilayah kepulauan masih menjadikan transportasi laut sebagai akses utama untuk mobilitas antardaerah maupun distribusi kebutuhan pokok.
Karena itu, Komisi III DPRD Maluku memastikan akan terus mengawal proses perbaikan hingga pengoperasian kembali armada PD Panca Karya secara bertahap.
“Target kami adalah seluruh rute yang sempat vakum bisa kembali aktif, sehingga pelayanan kepada masyarakat semakin baik dan konektivitas antarwilayah di Maluku kembali normal,” ucapnya.
Selain mendorong percepatan operasional, DPRD Maluku juga akan memperkuat fungsi pengawasan terhadap kinerja PD Panca Karya. Pengawasan tersebut dinilai penting untuk memastikan perusahaan daerah mampu menjalankan mandatnya secara optimal sebagai penyedia layanan transportasi laut.
Menurut Wajo, optimalisasi armada PD Panca Karya tidak hanya berkaitan dengan pelayanan publik, tetapi juga memiliki dampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat serta pemerataan pembangunan di berbagai wilayah Maluku.
Dengan kembali beroperasinya Bahtera Nusantara dan armada lainnya, DPRD berharap konektivitas antarpulau dapat berangsur pulih dan masyarakat memperoleh akses transportasi laut yang lebih baik, aman, dan berkelanjutan.
