Wawali Tamnge mengaku, dalam neraca kriminalitas, Kota Tual tercatat sebagai daerah yang pernah dan sering menjadi konflik karena isu SARA.
Tual, suaradamai.com – Wakil Wali (Wawali) Kota Tual Usman Tamnge menyinggung agenda Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 hingga isu SARA, pada saat pencanangan Gerakan Pembagian 10 Juta Bendera Merah Putih di Pantai Kiom, Senin (7/8/2023).
Gerakan yang bertujuan menyemarakan peringatan HUT ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia, sekaligus meningkatkan kecintaan warga negara terhadap simbol negara ini, dihadiri ribuan warga dari semua elemen masyarakat.
Dalam sambutannya, Wawali Tamnge mengatakan bahwa gerakan ini juga bertujuan meminimalisir luapan, gesekan, atau aksi-aksi yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, selama tahapan pelaksanaan Pemilu serentak 2024.
Melalui gerakan ini diharapkan dapat menggugah rasa patriotisme dan semangat nasionalisme anak bangsa. Sehingga ikut menjaga persatuan dan kesatuan NKRI.
“Bendera Merah Putih merupakan identitas, simbol, dan alat pemersatu masyarakat dan bangsa Indonesia, yang selama bulan kemerdakaan akan berkibar di seluruh Nusantara,” kata Tamnge menjelaskan lama gerakan ini.
Wawali Tamnge menambahkan, Kota Tual dalam neraca kriminalitas, tercatat sebagai daerah yang pernah dan sering menjadi konflik karena isu SARA.
Sebab itu, pada saat kegiatan pencanangan di Tual, turut melibatkan tokoh-tokoh adat yang merepresentasikan etnis, ras, dan budaya di Tual, yang selama ini menjadi bagian tidak terpisahkan dari pratama adat Pata Siwa Pata Lima, dalam bingkai Ain ni Ain.
Keterlibatan semua pihak dalam kegiatan ini tentunya, menurut Wawali, dalam rangka menjaga dan memelihara keutuhan, persatuan, dan menegakkan kedaulauan NKRI.
“Gerakan pencanangan Bendera Merah Putih ini tidak hanya berlangsung secara seremonial. Namun, kegiatan ini dimaknai sebagai momentum untuk memupuk rasa cinta dan bangga terhadap NKRI,” pungkas Tamnge.
Editor: Labes Remetwa
Baca juga:
