Menurut Hentihu, ada sekitar 7 juta kubik tanah yang mengandung emas di lokasi stock fail.
Ambon, suaradamai.com – Pemerintah diminta untuk bisa membuka kembali aktifitas pertambangan gunung botak. Hal itu, kata anggota DPRD Maluku Aziz Hentihu, ada tanah timbunan emas stock fail atau yang belum dikelola yang niliainya bisa mencapai Rp 21 triliun.
“Emang tadi ada rapat soal pertambangan namun agendanya bukan subtansinya membahas soal tambang emas gunung botak. Tapi penting untuk saya ingatkan, seiring waktu berjalan dan potensi SDM kita dan emas kabupaten saya itu, memang penting untuk secepatnya dikelola kembali,” pinta Hentihu kepada awak media di Baileo Karang Panjang, Rabu (30/9/2020).
Menurut Hentihu, secara idealnya gunung botak harus dibuka kembali, dengan menggunakan skema atau konsep bahwa harus ada zonasi lewat investasi swasta untuk mengkafer wilayah pertambangan yang cukup luas. Misalnya, yang berada pada wilayah gunung botak dan ada zonasi yang dikelola tambang rakyat lewat pembentukan koperasi yang melibatkan warga sekitar.
“Kompleksitasnya emang agak sulit. Tapi kita tahu bahwa di penghujung Said Asagaaf sebagai Gubernur Maluku, tambang emas itu ditutup dan sampai saat ini,” ujarnya.
Meskipun diakuinya, di sela-sela rapat Komisi II dengan Dinas SDM Maluku, selain membahas soal Blok Masela, sering juga disinggung soal tambang emas.
Selaku representatif masyarakat Kabupaten Buru, Hentihu berkeinginan agar secepatnya pertambangan emas gunung botak segera dibuka, meski dalam mekanisme akan menjadi tantangan besar dalam ketentuan peraturan dan undang-undang yang berlaku.
Hal itu lanjut, Hentihu, terhitung Juni tahun 2020 pemerintah telah mengeluarkan UU 03 tahun 2020 yang kemudian melegitimasi, kewenangan yang sebelumnya itu ada di Pemerintah Provinsi namun kewenangannya dipindahkan ke Pemerintah pusat dan sementara dalam proses kajian Kementerian SDM.
Namun yang menjadi keinginan, Hentihu agar secepatnya dikelola lantaran ada sekitar 7 juta kubik tanah yang mengandung emas dan sudah diangkat dan ditimbun di lokasi stock fail.
“Ketika saya masih menjadi Ketua DPRD Buru, data yang masuk itu ada sekitar tujuh juta kubik tanah timbunan emas di lokasi stock fail. Bahkan saya bersama rekan tim pansus dan SDM langsung ke lokasi stock fail, kita melihat langsung itu tanah timbunan yang mengandung emas,” ungkapnya.
Tanah timbunan emas tersebut, kata Hentihu, berdasarkan data, kalau satu kubikasi dapat mengandung kadar emas sebanyak 20 hingga 30 ppm. Jika ada 7 juta kubik, nilainya bisa mencapai Rp 21 triliun dan lebih besar dari APBD Maluku yang setiap tahun hanya sebesar Rp 3 trilun lebih.
Hentihu bilang, dirinya juga telah berkoordinasi dengan pimpinan Komisi II agar secepatnya mengagendakan rapat koordinasi untuk membahas persoalan tata kelola atau skema tambang emas gunung botak.
“Jika ini terjadi maka dapat menghimpun tenaga kerja, dapat menaikan pendapatan kita, kemudian tingkat kesejahteraan masyarakat akan meningkat,” pungkasnya.
Editor: Labes Remetwa