“Setiap tahun kami harus mengalokasikan anggaran kurang lebih Rp50 miliar hanya untuk pembelian bahan bakar minyak,” ujar Manibuy.
Manokwari, suaradamai.com – Bupati Teluk Bintuni, Yohanis Manibuy, menyoroti tingginya beban anggaran daerah untuk penyediaan listrik berbasis bahan bakar minyak (BBM) saat menghadiri kunjungan kerja Komite II DPD RI di Manokwari, Papua Barat.
Kegiatan yang berlangsung di Gedung Multimedia Kantor Gubernur Papua Barat, Arfai, Manokwari, Selasa (14/4/2026), tersebut merupakan bagian dari pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi. Kunjungan kerja dipimpin oleh Senator Papua, Yorrys Raweyai.
Dalam forum dialog bersama pemerintah daerah dan pemangku kepentingan, Bupati Manibuy mengungkapkan bahwa layanan listrik dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) saat ini masih terbatas di wilayah perkotaan seperti Distrik Bintuni dan sekitarnya.
Sementara itu, sejumlah distrik lainnya masih ditangani oleh pemerintah daerah dengan sistem pembangkit berbahan bakar minyak.
“Setiap tahun kami harus mengalokasikan anggaran kurang lebih Rp50 miliar hanya untuk pembelian bahan bakar minyak,” ujar Manibuy.
Ia menilai kondisi tersebut menjadi beban berat bagi keuangan daerah, sehingga diperlukan langkah konkret dari pemerintah pusat melalui PLN untuk mempercepat perluasan jaringan listrik ke wilayah distrik.
Selain itu, Manibuy juga mendorong pemanfaatan potensi energi di kawasan industri, khususnya dari proyek Tangguh LNG yang dinilai mampu menyuplai energi hingga 8 megawatt.
Sebagai solusi jangka panjang, Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni juga mengusulkan pengembangan listrik tenaga surya, terutama untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Sementara itu, Komite II DPD RI menegaskan komitmennya untuk terus mengawasi kebijakan sektor energi agar tidak merugikan daerah, serta memastikan implementasi undang-undang berjalan optimal di wilayah Papua Barat.
Editor: Labes Remetwa
Klik DI SINI untuk ikuti VIDEO BERITA dari Kabupaten Teluk Bintuni