“Keesokan harinya seluruh Kadis koperasi kabupaten/kota langsung diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan TNI, dan pada Jumat sudah dilakukan peletakan batu pertama,” jelasnya.
Ambon, suaradamai.com – Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Maluku, Fitrah A.M. Ambon, S.STP menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih merupakan program strategis nasional yang menjadi bagian dari gerakan revolusi ekonomi rakyat, sesuai instruksi langsung Presiden Republik Indonesia.
“Seperti yang disampaikan Pak Wakil Gubernur tadi, infrastruktur Koperasi Merah Putih ini harus segera disiapkan. Ini adalah perintah Presiden, jadi gerakannya memang harus cepat,” ujar Fitrah setelah menghadiri pembukaan Rapat Konsolidasi Desa dan Kelurahan Merah Putih Tingkat Provinsi Maluku Tahun 2025 di Hotel Santika Premiere Ambon, Senin (20/10/2025).
Ia menjelaskan, pada Rabu pekan lalu telah dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara pihak koperasi dengan TNI sebagai pelaksana pembangunan gerai Koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia.
“Keesokan harinya seluruh Kadis koperasi kabupaten/kota langsung diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan TNI, dan pada Jumat sudah dilakukan peletakan batu pertama,” jelasnya.
Koperasi sebagai Fondasi Ketahanan Ekonomi
Menurut Fitrah, langkah strategis ini merupakan upaya Presiden untuk mengembalikan peran negara dalam ekonomi rakyat, setelah sistem ekonomi Indonesia didominasi kapitalisme pascakrisis moneter 1998.
“Koperasi ini bukan hanya wadah pemberdayaan masyarakat, tetapi juga tangan pemerintah dalam mengintervensi ekonomi agar kembali berpihak pada rakyat,” tegasnya.
Ia menyebut koperasi sebagai motor pemerataan ekonomi sekaligus instrumen ketahanan nasional, khususnya di sektor pangan dan energi.
“Kondisi saat ini menunjukkan kalau Indonesia berada dalam situasi perang, kemampuan bertahan hanya sekitar tiga bulan karena logistik pangan dan energi terbatas. Karena itu, koperasi diperintahkan segera aktif untuk memperkuat ketahanan ekonomi,” katanya.
12 Gerai Dibangun di Maluku, Tantangan Lahan di Perkotaan
Di Maluku, program Koperasi Merah Putih kini memasuki fase kedua, yaitu pengaktifan gerai-gerai koperasi di desa dan kelurahan.
“TNI sudah membangun 12 gerai di Maluku dengan luas lahan standar 20 x 30 meter. Tantangan terbesar ada di wilayah perkotaan yang terbatas lahannya,” terangnya.
Saat ini, Asisten Teritorial Kodam XVI/Pattimura berada di Jakarta melaporkan perkembangan pembangunan nasional. Dari rencana 1.200 gerai Koperasi Merah Putih se-Indonesia, baru 12 yang terealisasi atau 0,01 persen.
Penguatan Digitalisasi Koperasi
Selain pembangunan fisik, digitalisasi juga menjadi fokus utama melalui penerapan Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa (Simpedes).
“Dari 1.235 koperasi yang terdaftar, baru 752 yang sudah memiliki akun Simpedes. Digitalisasi penting agar semua aktivitas koperasi dapat dipantau secara real time,” ungkap Fitrah.
Untuk mempercepat proses, pihaknya telah bersurat kepada pemerintah kabupaten/kota agar melakukan pendataan lapangan, termasuk wilayah yang terkendala jaringan telekomunikasi.
Sebanyak 24 tenaga pendamping dan 123 asisten bisnis saat ini mengikuti pelatihan di BPSDM Wailela. Mereka akan mendampingi koperasi di 11 kabupaten/kota dengan komposisi 10–11 koperasi per asisten bisnis.
Gerakkan Kesadaran Kolektif tentang Koperasi
Menutup keterangannya, Fitrah berharap keberadaan Koperasi Merah Putih dapat mengubah cara pandang masyarakat terhadap koperasi.
“Kita akan tingkatkan literasi perkoperasian melalui pelatihan. Masih banyak masyarakat yang menganggap koperasi hanya tempat meminjam uang. Padahal esensinya adalah gerakan ekonomi gotong royong,” pungkasnya.
