pada seminar awal, pihaknya telah melakukan Forum Grup Diskusi (FGD) dimana pihaknya mengundang pelaku pariwisata serta unsur penunjang lainnya, demi membahas dan memberikan gambaran pada RIPARDA itu sendiri.
Tual, suaradamai.com – Rencana Induk Pengembangan Wisata Daerah Kota Tual atau RIPARDA yang sementara disusun oleh Dinas Pariwisata Kota Tual dan Pusat Pariwisata Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, memasuki tahap akhir.
Penjelasan ini dikemukakan Kepala Dinas Pariwisata Kota Tual, Enggelina Heatubun pada wartawan diruang kerjanya, Rabu (9/6/2021).
Dikatakan, penyusunan RIPARDA ini sebenarnya sudah sejak tahun lalu, masuk dalam APBD Perubahan, tetapi belum bisa diselesaikan karena beberapa hal teknis.
“Kami bekerjasama dengan Puspar UGM sejak tahun lalu saat APBD Perubahan, dan dianggarkan hanya untuk beberapa waktu, kami sudah koordinasi setelah mereka kembali kesana, dan batas akhir kontrak kami tanggal 6 juli 2021, kami pastikan RIPARDA sudah rampung,” jelas Heatubun.
Lebih lanjut Heatubun menjelaskan, pada seminar awal, pihaknya telah melakukan Forum Grup Diskusi (FGD) dimana pihaknya mengundang pelaku pariwisata serta unsur penunjang lainnya, demi membahas dan memberikan gambaran pada RIPARDA itu sendiri.
“Kami telah melakukan Forum Grup Diskusi pada seminar awal secara internal kami dengan pelaku pariwisata, baik penjual souvernir dan makanan khas, hingga unsur penunjang seperti perangkat desa dan komunitas pariwisata, ini sangat berguna untuk memberikan gambaran penyusunan RIPARDA sebagai panduan pengembangan pariwisata ditual,” ungkap dia.
Heatubun menambahkan, jika tidak ada halangan, tanggal 23 juni mendatang, pihaknya bersama Puspar UGM akan mengadakan seminar akhir, dimana keseluruhan RIPARDA akan dibahas dan disiapkan untuk menjadi Road Map atau panduan, yang nantinya akan digunakan demi peningkatan kualitas serta pengembangan pariwisata di kota Tual ke depannya.
Disinggung soal DAK Pariwisata, Heatubun belum terlalu mengharapkan hal itu, dikarenakan kebijakan Kementerian Pariwisata sejak masa pandemi, hanya ada 10 destinasi wisata prioritas yang mendapatkan perhatian pemerintah pusat, maka untuk saat ini, pihaknya lebih fokus pada penguatan pariwisata berbasis masyarakat, yang lebih tepat diterapkan pada daerah kepulauan seperti kota Tual dan Maluku Tenggara.
Editor: Petter Letsoin
