Kendati perbandingan PAD dengan dana Transfer Ke Daerah (TKD) yang diterima oleh Pemkab Teluk Bintuni sangat lebar, Bapenda berkomitmen mendorong kemandirian fiskal agar tidak bergantung pada pemerintah pusat.
Bintuni, suaradamai.com – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, terus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai upaya untuk mewujudkan kemandirian fiskal.
Artinya, Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni berupaya agar tidak bergantung pada dana dari pusat semata dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan. Tetapi memanfaatkan potensi lokal yang ada untuk menjawab kebutuhan daerah.
Dalam laporannya pada acara Launching Inovasi Aplikasi PDRD serta Rakor Pajak Daerah dan Pajak Pusat di Gedung Sasana Karya Kantor Bupati, Senin (24/11/2025), Kepala Bapenda Ahmad Rahanjamtel menyebut PAD Teluk Bintuni dalam tiga tahun terakhir berada pada posisi 2-3 persen dari total APBD.
“Bila dikomperasi dengan angka Dana Transfer dari Provinsi dan dari Pusat, memang jaraknya cukup jauh. Kalau kita lihat besar APBD Teluk Bintuni, TKD atau Transfer Ke Daerah itu berada pada posisi 97-98 persen. Sementara PAD baru berada pada posisi 2-3 persen,” ungkap Rahanjamtel.
Meski jaraknya jauh, progres PAD Kabupaten Teluk Bintuni dalam lima tahun terakhir terus menunjukan tren positif.
Pada tahun 2020, PAD Teluk Bintuni mencapai Rp87,07 miliar. Turun pada 2021 menjadi Rp84,74 miliar pada 2021. Namun kemudian, terus mengalami peningkatan pada tahun-tahun berikutnya, yakni Rp85,87 miliar pada tahun 2022, Rp95,31 miliar pada 2023, dan Rp125 miliar pada 2024.
Sumbangan PAD terbesar berasal dari pajak daerah, diikuti Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (LAPADS), Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (HPKDD), dan retribusi daerah.
Khusus pada tahun 2024, retribusi daerah mengalami peningkatan signifikan hingga melampaui HPKKD dan menjadi penyumbang terbesar ketiga PAD tahun tersebut.
“Mudah-mudahan bisa diperhatikan oleh Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati hingga terjadi kolaborasi di antara kita agar menjadi tanggungjawab bersama untuk terus-menerus meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah. Sehingga jarak tadi semakin hari semakin kecil dan ketergantungan kita tidak terlalu besar kepada transfer pusat dan dana dari provinsi,” ujar Rahanjamtel.
Sementara itu, Wakil Bupati Teluk Bintuni Joko Lingara menambahkan, PDRD merupakan pilar penting dalam menopang kas daerah. Keduanya menjadi tulang punggung Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menentukan kepastian pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik.
Oleh sebab itu, ia mengaskan agar pengelolaan PDRD harus terus diperkuat melalui inovasi dan modernisasi, agar semakin efektif, efisien, dan akuntabel.
Kehadiran aplikasi PDRD yang diinisasi oleh Bapenda Teluk Bintuni, kata Wabup Lingara, merupakan jawaban atas tuntutan tersebut. Sekaligus langkah strategis dalam mendukung penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
Ia harap, implementasi aplikasi PDRD ini mampu memberikan dampak nyata berupa peningkatan kemandirian fiskal Kabupaten Teluk Bintuni secara bertahap dan berkelanjutan.
“Semakin kuat fiskal daerah, semakin besar ruang gerak pemerintah untuk membiaya pembangunan, meningkatkan kualitas layanan publik, dan mendorong kesejahteraan masyarakat,” pungkas Wabup Lingara.
Editor: Labes Remetwa
Klik DI SINI untuk ikuti VIDEO BERITA dari Kabupaten Teluk Bintuni
