pemerintah harus bisa mengayomi masyarakat, sehingga program yang sifatnya langsung menyentuh masyarakat harus ada di pagu indikatif ESDM.
Suaradamai.com – Komisi VII DPR RI mendukung program Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk memperkuat program-program yang berkaitan langsung dengan masyarakat.
Hal ini diungkapkan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Hariyadi dalam rapat dengar pendapat dengan jajaran Direktorat Jenderal Minerba, Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN), Kepala Badan Geologi, Kepala BPSDM, Kepala Balitbang ESDM dan Kepala BPH Migas di Gedung Nusantara Senayan, Senin (7/6/2021).
“Jadi Komisi VII ingin mendorong bahwa mitra kami kinerjanya semakin bagus dimata masyarakat karena kementrian adalah wajah pemerintah. Pemerintah harus hadir di tengah masyarakat, apalagi di tengah pandemi ini,” kata Bambang.
Lanjut Bambang, pemerintah harus bisa mengayomi masyarakat, sehingga program yang sifatnya langsung menyentuh masyarakat harus ada di pagu indikatif ESDM.
Seperti dimuat di Parlementaria, Bambang menyampaikan hal tersebut disebabkan dalam pagu indikatif KESDM tahun 2022, beberapa program seperti jaringan gas dan Pembangkit Listrik Tenaga Atap (PLTS Atap) mengalami pengurangan yang sangat drastis.
Komisi VII juga meminta Kementrian ESDM mereview ulang pagu indikatif 2022 berdasarkan usulan awal, mengingat masih cukup waktu.
Dalam rapat tersebut KSDM melaporkan pagu anggaran indiktif untuk tahun 2022 sebesar Rp 5,45 triliun yang telah disetujui oleh Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas.
Pagu tersebut lebih rendah dari usulan awal KESDM, yaitu lebih dari Rp 8 triliun. Anggaran tersebut akan dialokasikan ke 12 unit organisasi di lingkungan KESDM, di antaranya Setjen Rp 263 miliar, Inspektorat Jenderal Rp 66 miliar, dan Ditjen Migas Rp 1,7 triliun.
Meskipun kerebatasan anggaran, Bambang menilai KSDM masih mampu mencapai pendapatan Negara bukan pajak (PNBP) sebesar 54% dari total PNBP Nasional dan berharap KSDM mampu meningkatkan kinerjanya dengan anggaran yang lebih memadai, khususnya untuk program-program yang menyasar langsung ke masyarakat.
“Kita berharrap bahwa KESDM ke depan bisa jauh lebih maksimal untuk mendapatkan PNBP. Apalgi sekarang dengan adanya Omnibus Law, seluruh sektor ESDM itu bisa dikendalikan dari KESDM sebagai perwakilan pusat,” ucap Bambang.
Dia berharap, PNBP tidak hanya 54 persen, semoga bisa menjadi 80 persen.
“Bukan untuk kami, tapi untuk kinerja ESDM sendiri. Kita berharap ESDM bisa memacu seluruh instrumen di bawahnya dengan anggaran yang memadai,” tutup Bambang.
Editor: Henrik Toatubun
