Batmomolin juga menyoroti pentingnya pembentukan asosiasi nelayan untuk mengakomodasi kepentingan pekerja, termasuk pengelolaan bantuan agar lebih terorganisir.
Dobo, suaradamai.com – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas hidup pekerja sektor perikanan dan kelautan melalui Diskusi Terarah bertajuk “Kesejahteraan Pekerja Sektor Perikanan dan Kelautan” yang digelar di Aula Hotel Apex Dobo, Kepulauan Aru, pada Senin, (11/08/25).
Acara ini diselenggarakan oleh Destructive Fishing Watch (DFW) sebagai bagian dari program Better Pay, Protection, and Working Conditions for Fishery Workers in the Aru Islands.
Diskusi ini menjadi wadah dialog penting yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari nelayan tradisional, buruh pabrik pengolahan, pedagang pasar, ojek laut, hingga koperasi mama-mama.
Hadir pula perwakilan dari Pelabuhan Perikanan Pantai Dobo, Dinas Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan, Direktur PT Laut Timur Utama, serta organisasi masyarakat yang turut menyumbangkan gagasan untuk rekomendasi bagi pemerintah daerah
Plt Kepala Dinas Perikanan, Benyamin Batmomolin, mewakili Bupati Kepulauan Aru sebagai salah satu keynote speaker menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memastikan inklusivitas.
“Pemerintah daerah berkomitmen memastikan inklusivitas, sehingga semua kelompok pekerja mendapatkan hak dan kesempatan setara, sekaligus menjaga kelestarian sumber daya laut untuk generasi mendatang,” ujar Batmomolin.
Ia memaparkan sejumlah strategi yang disiapkan, antara lain penguatan regulasi, pelatihan dan sertifikasi, kolaborasi multipihak, serta pengelolaan sumber daya berbasis kearifan lokal.
Batmomolin juga menyoroti pentingnya pembentukan asosiasi nelayan untuk mengakomodasi kepentingan pekerja, termasuk pengelolaan bantuan agar lebih terorganisir.
“Beta (saya) berharap bapak ibu nelayan masuk di asosiasi tersebut supaya bantuan pemerintah bisa terorganisir,” imbuhnya.
Ia menambahkan, tanpa keikutsertaan dalam asosiasi, potensi bantuan untuk nelayan bisa tidak tersalurkan dengan baik karena kurangnya koordinasi.
Ia kembali mendorong para pekerja untuk nantinya bergabung dalam asosiasi tersebut pada saatnya dibentuk.
Sebagai informasi, diskusi ini menyoroti tantangan yang dihadapi pekerja perikanan dan kelautan, seperti minimnya perlindungan sosial, upah tidak tetap, serta akses terbatas terhadap layanan dasar dan komunikasi dengan pemerintah maupun pelaku usaha.
Forum ini bertujuan menciptakan ruang saling dengar antara pekerja, perusahaan, dan pemerintah, sekaligus menyusun langkah awal menuju sistem kerja yang lebih inklusif untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di Kepulauan Aru.
Melalui dialog ini, berbagai gagasan yang muncul diharapkan menjadi rekomendasi konkret bagi pemerintah daerah untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja sektor perikanan dan kelautan, sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya laut di wilayah tersebut.
Klik DI SINI untuk ikuti VIDEO BERITA dari Kabupaten Kepulauan Aru
