“Seharusnya. Pemerintah mengkaji ulang kebijakan konversi Mitan ke gas. Yang mempertimbangkan topografi wilayah di Maluku.” cetus Turraya.
Ambon, suaradamai.com – Pemerintah tengah menggalakkan konversi minyak tanah (Mitan) ke gas. Hal tersebut dimulai dari anjuran ke ASN untuk segera beralih karena dinilai memiliki finansial yang mampu.
Tentunya hal tersebut menuai pro dan kontra di tengah masyarakat, yang terpantau masih nyaman menggunakan mitan sebagai kebutuhan pokok penyambung asal dapur.
Menanggapi ihwal tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPRD Maluku Turraya Samal angkat bicara, Rabu (24/5/2023).
“Seharusnya. Pemerintah mengkaji ulang kebijakan konversi Mitan ke gas. Yang mempertimbangkan topografi wilayah di Maluku.” cetus Turraya.
Menurutnya, konversi ini dinilai tidak efektif terutama bagi beberapa daerah dengan status wilayah terpencil. Perlu ada skema yang harus diambil oleh pemerintah apabila program itu dijalankan.
Salah satu skema yang seharusnya dijalankan oleh pemerintah adalah sosialisasi dan skema-skema tertentu untuk daerah terpencil yang memiliki kendala dalam penggunaan elpiji, bahayanya dan jangkauan harga.
Lebih lanjut Ketua Fraksi PKS DPRD Maluku ini menuturkan, jangkauan harga menjadi salah satu aspek yang bisa membebankan dan tentunya membuat tidak nyaman masyarakat.
“Kalau minyak tanah mereka bisa beli per liter sesuai dengan uang yang mereka miliki tapi kalau elpiji kan tidak bisa beli per liter harus pertabung itu yang harus menjadi pertimbangan pemerintah jangan membuat keputusan yang tidak membuat nyaman semua masyarakat” ujar Turraya.
Dirinya juga menegaskan bahwa jika ditanya mengenai program ini, sebagai wakil rakyat, saya tidak setuju dengan program tersebut.
Baca juga:
