Pemkab Balangan, Pemkab Ende, dan Pemkab Malinau juga berencana membantu perantau dan mahasiswa di tanah rantau.
Langgur, suaradamai.com – Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Minduchri Kudubun mendesak pemerintah daerah setempat segera membantu mahasiswa asal Bumi Larvul Ngabal di perantauan.
“Informasi yang kita dapat, ada beberapa daerah telah memberikan bantuan kepada mahasiswa mereka. Sehingga kita di Maluku Tenggara tidak ada alasan,” kata Minduchri dalam rapat bersama dengan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Malra – yang dipimpin Bupati – di ruang rapat Kantor Bupati, Rabu (8/7/2020).
“Mereka (mahasiswa penerima bantuan) akan dibuktikan dengan identitas. Dengan KTP, mereka akan teridentifikasi bahwa mereka penduduk Maluku Tenggara,” tambahnya.
Minduchri menambahkan, memang tidak ada regulasi yang mengatur tentang pemberian bantuan kepada mahasiswa. Namun dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) saja sudah cukup membuktikan bahwa mereka adalah penduduk Maluku Tenggara yang bisa mendapat bantuan.
Dilansir infopublik.id (11/5/2020) lalu, Pemerintah Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, berencana memberikan bantuan kepada perantau dan mahasiswa asal Balangan yang tidak bisa pulang kampung akibat perberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Bupati Balangan, H Ansharuddin, yang juga Ketua Gugus Covid-19, mengatakan Pemkab akan menyiapkan anggaran dari dana penanganan dampak Covid-19 untuk membantu para mahasiswa perantauan ber-KTP Balangan.
Hal yang sama dilakukan Pemerintah Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur seperti dilansir RRI.co.id dan Gatra.com (12/5/2020). Pemkab Ende berencana memberikan bantuan kepada mahasiswa dan dibuktikan dengan sejumlah syarat perkuliahan.
Pemkab Malinau Provinsi Kalimantan Utara pada 2 Mei 2020 lalu mengeluarkan kebijakan bantuan bagi mahasiswa asal Malinau yang saat ini menempuh pendidikan di luar daerah dan tidak bisa pulang lantaran wabah covid-19.
“Alasan tidak pulang karena tidak ada biaya pulang. Terkurung di daerah masing-masing. Mahasiswa adalah aset daerah, jadi jangan jangan sampai terhenti kuliah mereka hanya masalah ekonomi,” terang Bupati Malinau Dr. Yansen TP seperti dilansir benuaanta.co.id.
Editor: Labes Remetwa
