Legislator Minta RS Siloam Layani Pasien BPJS Kesehatan

Hingga saat ini RS Siloam belum melayani pasien BPJS Kesehatan.


Ambon, suaradamai.com – Anggota Komisi IV DPRD Maluku Edwin Adrian Huwae menegaskan, sebagai Rumah Sakit (RS) bertaraf internasional, RS Siloam wajib melayani pasien pemilik kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Apalagi dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta, lanjut Edwin, wajib memberikan pelayanan kesehatan untuk menyelamatkan nyawa pasien, pertolongan pertama, dan dilarang menolak pasien dan atau meminta uang muka.

“Ditegaskan dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, rumah sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan dilarang menolak pasien dalam keadaan darurat, serta wajib memberikan pelayanan untuk menyelamatkan nyawa pasien,” jelas Edwin usai menghadiri rapat Komisi IV dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Maluku, RSUD dr Haulussy Ambon dan RS Siloam, Senin (25/1/2021).

RS Siloam belum terima pasien BPJS

Edwin menambahkan, sebagai RS yang memiliki penanganan pasien yang sudah cukup dengan biaya cukup besar, pihak RS seharusnya dapat menjelaskan secara jelas kepada masyarakat tentang alasan tidak diterimanya pasien BPJS, agar nantinya tidak terjadi polemik.

“Di sana (RS Siloam) mereka tidak menerima pasien BPJS. Karena kata mereka, ada kendala adiminstrasi yang berkaitan dengan kepengurusan BPJS. Saya kira itu yang harus bisa dijelaskan oleh pihak RS secara terbuka dan tidak usah ditutup-tutupi,” katanya kepada wartawan.

Menurut Edwin, hal tersebut harus dilakukan agar masyarakat dapat mengerti, bahwa kalau masuk di RS Siloam ada resiko-resiko yang masyarakat hadapai, salah satunya pelayanan BPJS tidak diterima.

Di sisi lain, mantan Ketua DPRD Maluku ini juga berharap agar RS Siloam meskipun tidak menerima pasien BPJS, namun sekiranya ada masyarakat dalam kualifikasi tidak mampu yang datang, pihak RS tetap harus bisa melayaninya.

“Soal nanti kemudian penanganan seperti apa, apa harus dirujuk ke RS mana, tapi soal kemanusiaan, sehinga apapun pihak RS tidak boleh menolak dan ini semua telah diatur dalam  Pasal 32 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan,” jelasnya.

Terkait dengan BPJS yang belum bisa diterapkan di RS Siloam, itu karena persoalan administratif, oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) belum memberikan pasword program BPJS kepada pihak RS Siloam.

Edwin meminta pihak RS agar segera melakukan pengurusan, sehingga tidak lagi terjadi klasifikasi pasien yang diterima, tetapi mereka juga harus mengurus BPJS sehinga masyarakat pengguna kartu BPJS juga harus bisa dilayani seperti pasien lainnya.

“RS apapun, biar itu bertaraf internasional sekali pun di Indonesia, termasuk Maluku dan Kota Ambon sudah menjadi harus melayani pasien BPJS bagi warga yang tidak mampu,” tegasnya.

Editor: Labes Remetwa


Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta, wajib memberikan pelayanan kesehatan.


Baca juga:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

KOMENTAR TERBARU