Fokus utama Sekolah Rakyat adalah menjangkau anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang belum memiliki akses pendidikan atau terancam putus sekolah.
Jakarta, suaradamai.com – Pemerintah Provinsi Maluku memperkuat dukungannya terhadap akses pendidikan inklusif.
Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, hadir dalam acara penandatanganan Perjanjian Pinjam Pakai Barang Milik Daerah (BMD) untuk inisiatif Sekolah Rakyat.
Acara ini dilangsungkan di Gedung Aneka Bhakti, Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, pada Kamis, 10 Juli 2025.
Perjanjian Penting untuk Afirmasi Pendidikan
Kementerian Sosial Republik Indonesia menjadi tuan rumah acara ini, yang melibatkan 41 instansi Pemerintah Daerah serta dua Universitas.
Seluruh pihak yang terlibat berkomitmen mendukung penyelenggaraan Sekolah Rakyat di wilayah masing-masing.
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, dalam sambutannya, menegaskan bahwa penandatanganan ini adalah langkah krusial dalam mewujudkan Sekolah Rakyat.
Program ini disebutnya sebagai bentuk afirmasi negara terhadap kelompok masyarakat yang paling rentan.
Fokus utama Sekolah Rakyat adalah menjangkau anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang belum memiliki akses pendidikan atau terancam putus sekolah.
Tujuannya memberikan mereka kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak.
Visi Sekolah Rakyat: Memuliakan Kaum Miskin
Muhammad Nuh, Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat, menjelaskan visi besar program ini. Ia menekankan bahwa Sekolah Rakyat bertujuan untuk “memuliakan dan membahagiakan orang-orang, menjangkau yang tidak terjangkau, serta menjadi pemungkin dari hal-hal yang sebelumnya dianggap tidak mungkin.”
“Sekolah Rakyat adalah pemungkin, memungkinkan yang tidak mungkin, kita memuliakan kaum miskin, bukan sekadar menyelamatkan mereka, memuliakan artinya memberi lebih dari sekadar kebutuhan asalnya,” ujar Nuh, mempertegas esensi program yang lebih dari sekadar bantuan, tetapi pemberdayaan sejati.
Strategi Nasional untuk Masa Depan Bangsa
Perlu diketahui, Sekolah Rakyat adalah program strategi nasional yang digagas langsung oleh Presiden Republik Indonesia.
Program ini dirancang dengan tujuan ambisius: memutus rantai kemiskinan antar generasi, memperluas akses pendidikan, dan mempersiapkan “generasi emas 2045”.
Ini menandakan bahwa pemerintah melihat pendidikan sebagai investasi fundamental untuk masa depan bangsa.
Setelah seremoni penandatanganan Perjanjian Pinjam Pakai Barang Milik Daerah dan Barang Milik Universitas, acara ditutup dengan sesi foto bersama.
Partisipasi aktif Gubernur Maluku dalam agenda ini diharapkan dapat mempercepat implementasi program Sekolah Rakyat di Maluku, membuka lebih banyak pintu bagi anak-anak kurang beruntung untuk meraih pendidikan yang layak.