Ambon, suaradamai.com – Hasil kajian yang dilakukan Universitas Pattimura (Unpatti) bersama INPEX Masela Ltd menunjukkan kesiapan rantai pasok dan pelaku usaha lokal di Maluku masih belum memenuhi standar yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan Proyek Abadi Blok Masela.
Temuan tersebut diungkap dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Pengembangan Ekosistem Rantai Pasok Berbasis Peningkatan Kapasitas Penyedia Barang dan Jasa untuk Menunjang Proyek Abadi yang berlangsung di Hotel Swiss-Belhotel Ambon, Kamis (11/6/2026).
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Maluku sekaligus Direktur Utama Maluku Energi Abadi, Sam Latuconsina, mengatakan hasil kajian tersebut menjadi gambaran nyata mengenai kondisi dunia usaha di Maluku saat ini.
“Hasil kajian ini memberikan gambaran yang jujur bahwa kesiapan rantai pasok maupun vendor lokal masih belum sesuai dengan kebutuhan proyek. Namun, ini menjadi momentum untuk berbenah karena kita masih memiliki waktu untuk mempersiapkan diri,” kata Sam.
Menurutnya, selama ini sebagian besar pelaku usaha di Maluku masih bergantung pada proyek pemerintah yang bersumber dari APBN maupun APBD. Kondisi tersebut menyebabkan kapasitas usaha dan daya saing pelaku usaha lokal belum berkembang secara optimal.
Ia menyebut sebagian besar modal usaha yang dimiliki pelaku usaha lokal masih berada di bawah Rp1 miliar. Bahkan, tidak sedikit proyek pemerintah di Maluku yang akhirnya dikerjakan oleh perusahaan dari luar daerah.
“Ini harus menjadi pelajaran bagi kita. Jangan sampai ketika Blok Masela berjalan, masyarakat dan pengusaha Maluku hanya menjadi penonton di daerahnya sendiri,” ujarnya.
Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, Maluku Energi Abadi yang mendapat mandat mengelola Participating Interest (PI) 10 persen milik pemerintah daerah pada sejumlah blok migas, termasuk Blok Masela, mengambil peran sebagai local integrator.
Peran tersebut mencakup pemetaan kemampuan pelaku usaha lokal, inventarisasi potensi penyedia barang dan jasa, serta menyiapkan strategi peningkatan kapasitas agar mampu memenuhi kebutuhan proyek.
“Kami ingin menjadi jembatan antara kebutuhan proyek dan kemampuan pelaku usaha lokal. Kajian yang dilakukan telah memberikan peta jalan yang jelas mengenai apa saja yang perlu dipersiapkan ke depan,” jelasnya.
Sam mengungkapkan peluang ekonomi yang tersedia melalui Proyek Abadi Blok Masela sangat besar. Berdasarkan informasi yang diterima, target Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam proyek tersebut mencapai sekitar 26,6 persen atau setara dengan nilai sekitar Rp90 triliun.
Menurutnya, nilai tersebut berpotensi diserap oleh tenaga kerja lokal, penyedia barang, maupun penyedia jasa selama masa konstruksi proyek yang diperkirakan berlangsung dalam beberapa tahun ke depan.
“Jika peluang ini dapat dimanfaatkan dengan baik, dampaknya akan sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan pendapatan masyarakat,” katanya.
Sebagai langkah lanjutan, Kadin Maluku berencana menggelar diskusi rutin setiap bulan yang secara khusus membahas kesiapan daerah menghadapi Proyek Blok Masela. Forum tersebut akan melibatkan kalangan akademisi, pelaku usaha, HIPMI, Apindo, hingga pemerintah daerah.
Selain itu, Sam mengaku telah mengusulkan kepada DPRD dan Pemerintah Provinsi Maluku agar Maluku Energi Abadi ditetapkan secara resmi sebagai lembaga pengelola integrasi lokal melalui regulasi daerah.
Ia juga mengapresiasi INPEX Masela Ltd dan Universitas Pattimura yang telah melakukan kajian komprehensif tersebut. Menurutnya, pemetaan kondisi riil menjadi langkah penting agar Maluku dapat menyiapkan strategi yang tepat dalam menyambut proyek energi terbesar di kawasan timur Indonesia itu.
“Kita tidak bisa hanya menuntut keterlibatan tanpa mempersiapkan kualitas dan kapasitas yang dibutuhkan. Karena itu, seluruh pihak harus bekerja bersama agar manfaat ekonomi Blok Masela benar-benar dirasakan masyarakat Maluku,” pungkasnya.