Meski demikian, capaian ini tetap membawa tantangan besar bagi pemerintah daerah. Angka 23,10 persen masih tergolong tinggi dibandingkan rata-rata nasional, sehingga konsistensi dalam program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir tetap menjadi kunci utama agar tren penurunan ini tidak berbalik arah di tahun-tahun mendatang.
Dobo, suaradamai.com – Upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Aru menunjukkan hasil yang menggembirakan.
Berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) dalam laporan “Kabupaten Kepulauan Aru Dalam Angka 2026”, persentase penduduk miskin di wilayah ini tercatat mengalami penurunan yang cukup konsisten dan kini menyentuh level terendahnya sejak tahun 2018.
Jika menilik ke belakang, pada tahun 2018 tingkat kemiskinan di Kepulauan Aru berada di angka 27,12 persen dengan jumlah penduduk miskin mencapai 25.680 jiwa.
Namun, memasuki Maret 2025, angka tersebut berhasil ditekan hingga menjadi 23,10 persen atau setara dengan 22.250 jiwa.
Artinya, dalam kurun waktu tujuh tahun terakhir, terdapat penurunan populasi miskin sebesar empat persen lebih.
Menariknya, penurunan jumlah penduduk miskin ini terjadi di tengah kenaikan biaya hidup yang cukup signifikan.
Garis Kemiskinan di Kepulauan Aru terus merangkak naik setiap tahunnya; dari Rp 412.665 per kapita per bulan pada tahun 2018, kini melonjak menjadi Rp 673.363 pada tahun 2025.
Fakta bahwa angka kemiskinan tetap menurun meski standar biaya hidup minimal meningkat menunjukkan adanya perbaikan pendapatan atau daya beli di lapisan masyarakat terbawah.
Selain penurunan dari segi jumlah, kualitas kemiskinan di Kepulauan Aru juga menunjukkan sinyal positif yang sangat kuat pada tahun 2025.
Indeks Kedalaman Kemiskinan, yang mengukur seberapa jauh jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan, mengalami perbaikan drastis.
Indeks ini turun dari angka 4,56 pada tahun 2024 menjadi 3,36 di tahun 2025.
Hal ini mengindikasikan bahwa penduduk yang masih berada di bawah garis kemiskinan kini memiliki kondisi ekonomi yang semakin mendekati standar kecukupan.
Kabar baik lainnya datang dari Indeks Keparahan Kemiskinan yang menyusut dari 1,23 menjadi 0,74 dalam setahun terakhir.
Penurunan angka ini sangat krusial karena mencerminkan berkurangnya ketimpangan pengeluaran di antara sesama penduduk miskin.
Dengan kata lain, distribusi bantuan atau akses ekonomi mulai tersebar lebih merata dan tidak hanya menyentuh kelompok tertentu saja.
Meski demikian, capaian ini tetap membawa tantangan besar bagi pemerintah daerah. Angka 23,10 persen masih tergolong tinggi dibandingkan rata-rata nasional, sehingga konsistensi dalam program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir tetap menjadi kunci utama agar tren penurunan ini tidak berbalik arah di tahun-tahun mendatang.