Ambon, suaradamai.com – Diketahui rapat dengan agenda membahas pembangunan lapak di dalam terminal A2-A2 Mardika, digelar kelanjutannya pada, Selasa (21/3/2023).
Hal tersebut menuai kecaman dari Legislator Komisi III DPRD Maluku, Fauzan Alkatiri yang menilai pemerintah provinsi penyebab permasalahan Mardika.
“Pemerintah provinsi lah penyebab semrawutnya wajah pasar Mardika, mereka sama sekali tidak serius menangani hajat hidup orang banyak,” Ketusnya, Jumat (24/3/2023).
Dengan mengundang Pj Walikota Ambon, Sekertaris daerah Maluku, Kepala Dinas PUPR Maluku, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kepala Biro Hukum Setda Maluku.
Kesepakatan sebelumnya rapat tersebut tidak boleh diwakilkan, alias pemerintah provinsi Maluku harus hadir untuk bersama-sama membicarakan kemaslahatan orang banyak.
Namun disayangkan pihak pemerintah provinsi Maluku tidak hadir dalam rapat yang diskors tujuh hari tersebut.
Menurutnya, pada kesepakatan beberapa waktu lalu, rapat kali ini jangan diwakilkan karena kita belum sampai pada kesimpulan dan kesepakatan.
Hal tersebut, lanjutnya merupakan komitmen yang harus di taati bersama, namun toh tetap dilanggar pemprov, ada apa??.
Dalam urusan penataan aset pemda provinsi yang menyebabkan amburadul hingga tercipta masalah seperti ini.
“Kota Ambon merupakan etalase provinsi maluku, pasar Mardika menjadi contoh pengelolaan pasar untuk kabupaten kota di Maluku,” Tukasnya.
Kalau pengelolaan pasar di pusat provinsi Maluku saja semrawut apalagi di wilayah lain.
“Saya secara pribadi sangat kecewa dengan sikap pemprov yang abai terhadap kepentingan masyarakat banyak ini,” Ungkap Legislator Dapil SBT ini.
Untuk itu, beberapa kesimpulan sudah diambil, yang telah diatur dalam tata tertib DPRD dalam mengurus aspirasi masyarakat, kita punya mekanisme pansus yang akan kita ambil.
Dirinya menambahkan, kita akan bicarakan lagi secara internal komisi untuk langkah selanjutnya seperti apa.
Baca juga:
