AMBON — Gereja Protestan Maluku (GPM) Bethel Klasis Kota Ambon menggelar dialog edukasi guna memperkuat peran sosial dan partisipasi politik warga jemaat. Kegiatan yang digelar di Gereja Joseph Kam, Senin (2/11/2026), menjadi ruang refleksi tentang bagaimana umat menjalankan tanggung jawab kewarganegaraan tanpa meninggalkan nilai‑nilai iman.
Diselenggarakan oleh Seksi PIPK, Sub Seksi Pemberdayaan Sosial, Politik, dan Budaya, dialog menghadirkan dua narasumber, yaitu Dr. Michael Wattimena, S.E., S.H., M.M. (Tenaga Ahli Menteri ESDM sekaligus Komisaris PT Pertamina International Shipping) dan Febry Calvin Tetelepta, S.Si., M.H. (mantan Deputi I Kepala Staf Kepresidenan Bidang Infrastruktur, Energi, dan Investasi). Sesi diskusi dipandu oleh Pdt. Sammy Sahulata, S.Si., M.Si.
Dalam pemaparannya, Michael Wattimena menegaskan bahwa partisipasi politik jemaat tidak boleh dibatasi hanya pada saat menggunakan hak pilih di pemilihan umum. Menurutnya, hal itu merupakan tanggung jawab moral dan kewarganegaraan yang harus dijalani secara terus‑menerus.
“Partisipasi politik tidak boleh hanya dipahami sebagai hak untuk memilih atau menentukan pilihan politik, tetapi juga sebagai tanggung jawab moral dan kewarganegaraan,” ujarnya.
Ia menyampaikan bahwa salah satu tantangan besar saat ini adalah rendahnya kesadaran politik sebagian warga, yang menganggap hak politik hanya muncul saat menjelang pemilu. Ia juga menegaskan batas tegas antara pendidikan politik di lingkungan gereja dengan kampanye politik praktis. Gereja harus menjadi tempat belajar memahami demokrasi, kepemimpinan, dan kebijakan publik, tanpa berpihak kepada kandidat tertentu.
“Independensi gereja harus dijaga. Termasuk ketika menerima bantuan pembangunan rumah ibadah, bantuan itu tidak boleh dijadikan alat untuk memengaruhi pilihan politik jemaat,” jelasnya.
Wattimena mengajak jemaat menghindari sikap apatis terhadap kebijakan pemerintah. Umat didorong menyampaikan aspirasi, memberikan masukan, serta melakukan pengawasan secara konstruktif. Ia juga menjelaskan dua dimensi kewarganegaraan umat Kristen: sebagai warga negara di dunia dan sebagai warga Kerajaan Allah, yang diwujudkan melalui nilai kasih, keadilan, kebenaran, dan perdamaian. Sebagai bahan refleksi, ia mengutip Roma 13 ayat 1‑7 tentang hubungan antara kekuasaan pemerintahan dan tanggung jawab warga.
Melalui dialog ini, pihak penyelenggara berharap jemaat GPM Bethel semakin memahami bahwa keterlibatan demokrasi tidak berhenti setelah mencoblos. Jemaat diharapkan aktif dalam pendidikan politik, pengawasan kebijakan, penyampaian aspirasi, dan kontribusi nyata demi kesejahteraan masyarakat di Maluku. Kegiatan ini juga menjadi langkah gereja untuk ikut membangun kehidupan sosial dan demokrasi yang sehat dengan tetap berpegang pada etika serta persaudaraan.
PENULIS/PEWARTA: CHINTIA SAMANGUN
Klik DI SINI untuk ikuti VIDEO BERITA dari Kota Ambon
