Sherly Laos membuktikan: ketika digunakan dengan tepat, baik media sosial maupun media massa menjadi senjata ampuh untuk mendengar suara masyarakat, serta jalan tol pembangunan daerah yang merata dan berkelanjutan.
Jakarta, Suaradamai.com – Di era digital saat ini, media sosial bukan lagi sekadar alat hiburan atau promosi pribadi. Bagi pejabat publik, platform seperti Instagram, Twitter (X), atau TikTok menjadi jembatan krusial untuk terhubung langsung dengan masyarakat.
Namun, sering kali penggunaannya dikaitkan dengan pencitraan semata—gambar sempurna yang dibangun untuk popularitas. Padahal, di balik itu, ada nilai strategis yang lebih dalam: membangun partisipasi demokrasi, transparansi, dan kolaborasi pembangunan.
Mengapa Pejabat Publik Harus Aktif Bermedia Sosial?
Media sosial telah mengubah paradigma komunikasi publik. Menurut Nyarwi Ahmad, Ph.D., pengajar Departemen Ilmu Komunikasi Universitas Gadjah Mada (UGM), pejabat publik harus menjadi komunikator utama kebijakan, bukan sekadar influencer yang bergantung pada tren viral.
“Pejabat publik harus melihat masyarakat bukan sebagai objek propaganda top-down, tapi mitra dalam memikirkan isu-isu bersama,” ujar Nyarwi.
Pendekatan ini memungkinkan dialog dua arah, di mana pejabat bisa mendengar aspirasi langsung dari warga, bukan hanya melalui laporan formal.
Ann Macintosh, Professor e-Governance dari Leeds University, menekankan konsep e-participation: penggunaan teknologi informasi untuk memperluas partisipasi politik.
Dalam konteks Indonesia, ini berarti pejabat bisa menyediakan platform media sosial untuk masukan langsung, sekaligus menganalisis data sentimen publik guna menyempurnakan kebijakan.
Penelitian Macintosh menunjukkan bahwa analisis media sosial dapat mendukung siklus kebijakan—dari agenda setting hingga evaluasi—sehingga pembangunan lebih inklusif.
Pengamat politik seperti Burhanuddin Muhtadi dari Indikator Politik menambahkan bahwa media sosial mendemokratisasi akses informasi, terutama bagi generasi muda.
Survei Indikator menunjukkan, kandidat aktif di media sosial lebih menarik perhatian 70% pemilih milenial, bukan karena glamor, tapi karena transparansi real-time.
Di Indonesia, di mana 191,4 juta orang aktif bermedia sosial (data Data Reportal 2022), ketidakhadiran pejabat di platform ini berisiko menciptakan kekosongan informasi yang dimanfaatkan hoaks atau oposisi.
Lebih lanjut, Tracy L. Tuten dan Michael R. Solomon, ahli pemasaran digital, mendefinisikan media sosial sebagai sarana kolaborasi antar-jaringan orang, masyarakat, dan organisasi. Bagi instansi pemerintah, ini berarti optimalisasi untuk pelayanan publik: cepat, efisien, dan berbasis umpan balik.
Ombudsman RI dalam laporannya menyatakan bahwa penggunaan media sosial meningkatkan kualitas pelayanan hingga 30%, karena memungkinkan pengaduan instan dan responsif.
Intinya, menurut para ahli ini, media sosial bukan alat pencitraan, melainkan katalisator akuntabilitas. Pejabat yang absen dari sana berisiko terputus dari denyut masyarakat, sementara yang aktif bisa membangun kepercayaan melalui konten autentik seperti update program pembangunan atau klarifikasi kebijakan.
Media Massa: Mitra Strategis Pembangunan Daerah, Bukan Hanya Penyiar Berita
Selain media sosial, pejabat publik juga harus menjadikan media massa—seperti surat kabar, media online, radio, dan TV lokal—sebagai mitra strategis. Di Indonesia, media massa berperan sebagai pilar demokrasi yang mendistribusikan informasi pembangunan secara luas, terutama di daerah terpencil.
Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo) Angga Raka Prabowo menegaskan, “Media adalah mitra pemerintah dalam mendistribusikan informasi pembangunan kepada masyarakat.”
Ini mencakup sosialisasi program infrastruktur, SDM, dan ekonomi, yang sulit menjangkau via media sosial saja.
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, dalam Rapat Kerja Nasional Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (PWDPI) 2025, menyebut media sebagai “mitra strategis” untuk mendorong pembangunan berkelanjutan.
Media tidak hanya menyampaikan berita, tapi juga mengawasi eksekusi kebijakan, memastikan transparansi APBD, dan membangun dialog publik. Akademisi Universitas Tadulako Achmad Herman menambahkan, “Daerah yang berkembang baik ditandai dengan media yang berkembang dengan baik.”
Kolaborasi ini menghasilkan jurnalisme profesional yang mendidik masyarakat memilah informasi kredibel, sehingga mendukung tata kelola baik.
Dalam perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD), media massa berfungsi sebagai penghubung pemerintah-masyarakat, seperti yang diuraikan dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
Pengamat seperti Sartono Kartodirdjo melihat media sebagai alat memfasilitasi partisipasi politik, membuat pembangunan menjadi proses self-perpetuating—berkelanjutan karena melibatkan warga secara aktif.
Contohnya, di Kalimantan Timur, Gubernur Awang Faroek Ishak menjadikan media sebagai mitra untuk mensosialisasikan program infrastruktur, menghasilkan sinergi yang membangun.
Kritik media yang konstruktif, berpegang pada Kode Etik Jurnalistik Indonesia (KEWI), justru memperkuat akuntabilitas, bukan menghambat.
Pejabat Populer: Sherly Laos, Gubernur Maluku Utara
Salah satu pejabat yang mewujudkan pemanfaatan media sosial secara strategis adalah Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos.
Sebagai gubernur perempuan pertama di provinsi tersebut (dilantik 2025), Sherly—dikenal dengan latar belakang Tionghoa dan minoritas—menggunakan media sosial untuk membangun legitimasi emosional pasca-tragedi kematian suaminya, Benny Laos, calon gubernur sebelumnya.
Pengamat politik Efrianto dari Universitas Muhammadiyah Kendari menyebut, “Media sosial mendemokratisasi popularitas lintas wilayah, membuat Sherly lebih dikenal daripada politisi lokal Sultra.
“Sherly aktif mengunggah konten autentik: dari pendampingan kampanye suami yang viral, hingga video blak-blakan menolak anggaran Dinas PU Rp1,7 miliar untuk identifikasi jalan rusak—kritik efisiensi yang mendapat pujian publik. Saat HUT RI ke-80, ia viral lagi dengan menyelam mengibarkan Merah Putih di dasar laut Ternate, mengenakan kostum mermaid, simbol inklusivitas dan inovasi pembangunan kepulauan. Ini bukan pencitraan kosong, tapi pesan tentang pelestarian lingkungan dan pariwisata berkelanjutan,” ungkapnya.
Sherly kata Efrianto juga menjadikan media massa mitra kunci.
Dalam Media Gathering Maret 2025, ia tegaskan, “Media adalah pilar demokrasi, pengawas pembangunan, dan mitra strategis. Ia rencanakan refocusing APBD 2025 untuk kerjasama sosialisasi program, termasuk penunjukan Juru Bicara Gubernur untuk komunikasi cepat.”
Hasilnya? Tingkat kepuasan publik mencapai 83,67% di 100 hari pertama, berkat transparansi yang dibangun bersama media.
Pejabat publik bermedia sosial dan bermitra dengan media massa bukan untuk pencitraan, melainkan untuk membangun ekosistem demokrasi digital yang responsif.
Seperti ditegaskan para ahli, ini tentang kolaborasi, partisipasi, dan akuntabilitas—bukan popularitas instan. Di Indonesia, dengan 68,9% populasi aktif online, absen dari arena ini berarti kehilangan suara rakyat.
Sherly Laos membuktikan: ketika digunakan dengan tepat, media sosial dan media massa menjadi senjata ampuh untuk mendengar suara masyarakat dan membangun daerah secara merata dan berkelanjutan.
Saatnya pejabat lain ikut bertanggung jawab—bukan sekadar posting selfie, tapi membangun masa depan bersama.
