Ambon, Suaradamai.com – Sekretaris Daerah Maluku Ir. Sadali Ie, M.Si, IPU, membuka secara resmi Focus Group Discussion (FGD) Pelaksanaan Penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2023 di Provinsi Maluku.
Kegiatan FGD ini bertempat di Ruang Rapat Rapat Lantai 2 Kantor Gubernur Maluku pada Senin (18/03/2024).
Hadir pada kesempatan itu Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku, Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku, Pimpinan Perguruan Tinggi, Ombudsman Perwakilan Provinsi Maluku, Pimpinan Partai Politik, Unsur Kepolisian, Tokoh Agama, dan stakeholder terkait.
Atas Nama Pemerintah Daerah Provinsi Maluku, Sekda menyambut baik serta mendukung kegiatan FGD ini, karena merupakan wujud nyata dari semangat partisipasi aktif masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan, dalam menjaga integritas dan transparansi proses demokrasi di Provinsi Maluku.
“Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan alat ukur terhadap kondisi demokrasi politik di Indonesia, termasuk di Maluku untuk menilai aspek kebebasan, kesetaraan dan kapasitas lembaga demokrasi, dengan 3 dimensi yakni sosial, ekonomi dan politik, untuk itu pada hari ini kami berharap, para peserta FGD dapat memberikan kontribusi pikir yang konstruktif dalam menyusun IDI Provinsi Maluku yang lebih baik dan berkualitas.” Harap sekda. Sekda mengatakan, Nilai IDI Provinsi Maluku di tahun 2022 masih dalam kategori sedang dengan angka 75,26%, sehingga diperlukan komitmen dan sinergitas para pihak, pemangku kepentingan, sebagai upaya meningkatkan IDI di Provinsi Maluku untuk Tahun 2023 dan tahun-tahun kedepan.
Baca juga:
